Ratusan Massa KASTA-NTB dan KNPI Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur NTB, Soroti Janji Politik yang Belum Terealisasi
RNN.com - Mataram – Ratusan massa dari Kajian Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat (KASTA-NTB) bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9/2025) siang. Aksi ini digelar untuk menuntut percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta mempertanyakan berbagai janji politik Gubernur NTB yang dinilai belum terealisasi.
Aksi dimulai sekitar pukul 13.35 WITA ketika massa tiba di lokasi dengan membawa spanduk bernada kritis. Beberapa di antaranya bertuliskan “Segera Keluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” hingga tudingan bahwa gubernur terlibat dalam praktik korupsi. Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 300 orang, dipimpin koordinator lapangan Zulfan Hadi.
Dalam orasinya, para demonstran menegaskan bahwa gubernur belum menepati janji-janji politiknya sejak kampanye Pilkada 2024. Mereka menyoroti sejumlah program yang tak kunjung berjalan, seperti pembangunan jalan penghubung pelabuhan Lembar–Kayangan, modernisasi kampung nelayan di Sape, jaminan harga gabah dan jagung, peningkatan fasilitas rumah sakit di Pulau Sumbawa, bantuan dana desa, hingga penciptaan 100 ribu lapangan kerja baru.
“Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi menagih janji yang pernah diumbar. Rakyat sudah terlalu lama menunggu, jangan biarkan harapan ini hanya jadi retorika politik,” tegas salah satu orator.
Namun situasi sempat memanas ketika sekitar pukul 14.21 WITA, rombongan massa lain yang dipimpin tokoh masyarakat Sekotong, H. Lalu Darwadi, tiba di lokasi dan meminta KASTA-NTB serta KNPI membubarkan diri. Ketegangan pun terjadi, meski aparat keamanan berhasil menenangkan kedua kelompok. Untuk menghindari bentrokan, aparat akhirnya mengevakuasi massa aksi ke dalam area Kantor Gubernur NTB.
Sekitar pukul 14.58 WITA, massa dari Lalu Darwadi meninggalkan lokasi, sementara aksi unjuk rasa KASTA-NTB dan KNPI berakhir damai pada pukul 15.06 WITA.
Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah yang dianggap belum mampu mewujudkan program-program strategis yang dijanjikan. Para pengunjuk rasa juga mendesak agar pemerintah daerah membuka ruang dialog yang nyata, bukan sekadar memberikan janji tanpa kepastian.(Jasril)
