Pemkab Lombok Timur Gelar Rakor, Bupati Tekankan Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, Senin (22/9/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin didampingi Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya serta Sekda H. Muhammad Juaini Taofik ini berlangsung dalam dua sesi.

Dalam forum tersebut, para kepala OPD diberi ruang untuk menyampaikan capaian, kendala, serta evaluasi program kerja yang telah berjalan. Bupati menekankan agar laporan yang disampaikan bersifat apa adanya sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat secara bersama-sama.

Salah satu fokus utama rakor kali ini adalah upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. Bupati menilai keterlibatan desa sangat krusial sehingga ia berencana mengumpulkan seluruh kepala desa untuk memperkuat sinergi. Ia juga menyinggung sektor pertanian, khususnya pengembangan komoditas porang yang diyakini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di bidang kesehatan, Bupati menegaskan agar layanan bagi warga miskin ekstrem menjadi prioritas. Ia meminta seluruh rumah sakit daerah tidak abai terhadap kelompok masyarakat tersebut yang sudah terdata secara rinci. “Justru orang miskin yang harus kita kawal agar mendapat layanan kesehatan layak,” tegasnya.

Selain isu kemiskinan, Bupati turut menyoroti distribusi LPG 3 kilogram. Ia menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan pendataan pemakaian LPG oleh satuan penyedia layanan makan bergizi gratis (MBG). Pemkab juga akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan status SPPG sebagai UMKM atau bukan, demi menjaga ketersediaan gas subsidi bagi masyarakat kurang mampu.

Meski masih banyak catatan, Bupati mengapresiasi sejumlah capaian OPD yang dinilai lebih baik dibanding kabupaten/kota lain di NTB. Ia menyinggung beberapa prestasi yang berhasil ditorehkan hingga triwulan ketiga 2025.

Wakil Bupati dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya kerja kolektif, perencanaan yang matang, serta akurasi data sebagai kunci keberhasilan program ke depan.

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 19 September 2025 tercatat 67,83 persen jika mengacu RAPBD Perubahan, dan 69,06 persen berdasarkan APBD murni.(win)