Pemda Lotim Lakukan Pendataan Penggunaan Gas Elpiji di Dapur Program MBG
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengambil langkah serius terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Kelangkaan ini diduga dipicu oleh penggunaan gas bersubsidi di dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan bahwa pihaknya sudah meminta Sekretaris Daerah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG. Pendataan ini meliputi jenis tabung gas yang dipakai, baik yang bersubsidi 3 kilogram maupun tabung non-subsidi berukuran 12 dan 50 kilogram.
“Pendataan ini penting agar jelas berapa kebutuhan nyata dari setiap dapur MBG. Dengan begitu, distribusi elpiji bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Selain tabung subsidi, Haerul mengungkapkan masih terdapat laporan kekurangan tabung non-subsidi di daerahnya. Karena itu, ia juga meminta pihak agen elpiji ikut melakukan pencatatan terhadap pemakaian gas oleh MBG, sehingga kebutuhan riil di lapangan dapat dipetakan dengan lebih akurat.
Pemerintah daerah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan status penggunaan gas oleh dapur MBG. Jika nantinya masuk kategori usaha komersial, maka dapur MBG diwajibkan menggunakan elpiji non-subsidi. “Kalau statusnya komersial, otomatis harus pakai tabung non-subsidi. Itu akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan pihak MBG,” tegas Haerul.
Langkah pendataan ini diharapkan bisa menjawab keresahan masyarakat atas sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram, sekaligus memastikan agar program MBG tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat kecil.(win)
