Lombok Timur Perkuat Program Makan Bergizi Gratis, Satgas MBG Segera Disempurnakan
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, Senin (29/09/2025).
Menurutnya, terdapat empat kesepakatan penting yang menjadi landasan langkah ke depan. Pertama, Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk mengevaluasi dan menutup sementara dapur MBG atau Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang bermasalah, terutama yang pernah memicu kasus keracunan makanan.
Kedua, Kementerian Lembaga (KL) dan pemerintah daerah diinstruksikan agar berperan aktif mendukung keberhasilan program ini. Di tingkat daerah, Pemkab Lombok Timur akan menyempurnakan Satgas MBG sebagai garda depan dalam pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pelaksanaan program. "Satgas ini bukan lagi sekadar formalitas, tapi akan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi terbuka dengan Pemda," ujar Juaini.
Satgas MBG Lombok Timur rencananya akan ditandatangani penyempurnaannya oleh Bupati pada esok hari. Strukturnya melibatkan unsur Forkopimda sebagai pengarah, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab, Sekda sebagai ketua ex-officio, serta dukungan OPD lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, hingga UMKM.
Kesepakatan ketiga, seluruh dapur MBG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Jika sebelumnya proses perizinan memakan waktu tiga bulan, kini Pemda diminta mempercepatnya tanpa mengabaikan prosedur. "Kami akan mempermudah proses sertifikasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik OPD maupun swasta, agar standar kebersihan dan keamanan pangan benar-benar terjamin," jelas Sekda.
Sementara kesepakatan keempat, sekolah-sekolah melalui program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) akan didorong untuk lebih siap dalam memberikan respon cepat jika terjadi insiden keracunan. Pemkab juga menyiapkan SOP darurat melalui jaringan rumah sakit dan puskesmas yang ada.
Juaini menyampaikan, Lombok Timur tercatat sebagai kabupaten dengan capaian tertinggi di NTB dalam pelaksanaan MBG. Dari 295 izin operasional MBG yang telah diterbitkan di seluruh NTB, sebanyak 104 di antaranya berada di Lombok Timur atau sekitar 36,8 persen. "Dari jumlah itu, sekitar 80-an sudah beroperasi, dan kami akan terus dorong peningkatan jumlahnya," katanya.
Ia menekankan, program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal. Karena itu, dinas-dinas teknis terkait juga dilibatkan agar manfaat program ini menyentuh dua sisi sekaligus: kesehatan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah.
"Ini adalah prioritas nasional, maka menjadi kewajiban kita di daerah untuk mengawalnya dengan serius. MBG harus benar-benar memberikan dampak, baik dari sisi gizi maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat," tutup Sekda.(win)
