Partai Buruh NTB Soroti Dampak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Antara Harapan dan Tantangan

Table of Contents

RNN.com - Mataram, 2 Agustus 2025 — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menuai beragam respons dari berbagai kalangan politik. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Partai Buruh menjadi salah satu partai yang menyampaikan pandangannya secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB melalui sesi wawancara resmi.

Pertemuan berlangsung di kantor Exco Partai Buruh NTB yang berlokasi di Jalan Arya Banjar Getas, Gatep Indah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Wawancara ini merupakan bagian dari agenda KPU NTB untuk menghimpun masukan dari berbagai partai politik atas dampak putusan MK tersebut. Turut hadir dalam sesi itu, Mas Reza selaku perwakilan resmi dari KPU Provinsi NTB.

Ketua Exco Partai Buruh NTB, Lalu Wira Sakti, SH, menyampaikan bahwa pemisahan pemilu membawa dua sisi mata uang bagi partainya. Di satu sisi, ia melihatnya sebagai kesempatan bagi partai-partai kecil untuk lebih mematangkan langkah dan membangun infrastruktur politik yang lebih kuat di akar rumput.

“Dengan waktu yang lebih panjang antara pemilu nasional dan daerah, kami bisa lebih fokus dalam membentuk jaringan politik dan menyampaikan gagasan Partai Buruh ke masyarakat secara lebih intensif,” ujar Wira Sakti.

Namun demikian, ia tak menampik bahwa konsekuensi logistik dari kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi partai non-parlemen seperti Partai Buruh. Menurutnya, beban biaya dan kebutuhan sumber daya yang membesar akan menjadi ujian berat dalam mempertahankan ritme gerakan politik mereka.

“Pemisahan ini tentu membawa implikasi serius dalam hal pembiayaan dan mobilisasi kader. Apa yang mungkin ringan bagi partai besar, bisa menjadi beban ganda bagi partai seperti kami,” ujarnya.

Partai Buruh NTB juga menyerukan agar penyelenggara pemilu dapat memastikan ruang kontestasi yang setara bagi seluruh partai, termasuk mereka yang membawa aspirasi masyarakat pekerja dan kelompok marjinal.

Dengan penuh keyakinan, Partai Buruh NTB menyatakan tetap konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat melalui jalur politik yang inklusif, serta berharap keputusan MK ini diimbangi dengan dukungan regulasi yang memberi peluang adil bagi semua peserta pemilu.(red)