Warga Dasan Sawe dan Cempaka Soroti Rekrutmen Perangkat Desa, Tuding Kades Banjarsari Tak Pahami Sejarah dan Lakukan Nepotisme
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur — Suasana memanas mewarnai forum aspirasi masyarakat Dusun Dasan Sawe dan Cempaka, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji. Sejumlah tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga dengan tegas menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap proses rekrutmen perangkat desa, khususnya pengangkatan Kaur yang dinilai tidak transparan dan sarat unsur nepotisme, Jumat (11/07/2025).
Dalam forum yang dihadiri oleh Kepala Desa, perwakilan kecamatan, panitia rekrutmen, serta tokoh agama dan masyarakat, perwakilan warga secara terbuka menyampaikan bahwa keputusan pengangkatan Kaur tidak merepresentasikan aspirasi warga Dasan Sawe dan Cempaka.
Najamuddin, tokoh masyarakat yang juga pelaku sejarah pendirian Desa Banjarsari, menyampaikan bahwa sejak awal pembentukan desa ini melibatkan gotong royong semua dusun, bukan hanya Loang Tuna atau Kembang Kuning. Ia menilai proses pengangkatan Kaur saat ini mengabaikan prinsip musyawarah yang dulu disepakati. Ia bahkan menyinggung adanya dugaan kuat keterlibatan hubungan keluarga antara salah satu peserta dengan kepala desa.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika aspirasi kami diabaikan, kami siap menduduki kantor desa. Bahkan kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Teros untuk bergabung ke sana,” tegas Najamuddin dalam pernyataannya.
Senada dengan itu, Ketua BPD H. Samsul juga menyoroti bahwa proses rekrutmen yang dilaksanakan panitia telah berjalan sesuai regulasi formal (Perbub), namun belum menyentuh aspek keadilan sosial dan kesepakatan lokal yang menjadi ruh pemerintahan desa.
“Kami bukan bicara omong kosong. Kami pelaku sejarah. Kalau aspirasi warga diabaikan, yang akan menjadi korban adalah masyarakat sendiri. Pemerintahan desa bukan semata-mata soal aturan formal, tapi juga soal mendengar dan mengakomodir suara masyarakat,” ujar H. Samsul.
Ia juga mengungkap adanya potensi konflik kepentingan dalam rekrutmen tersebut, mengingat salah satu peserta yang dipilih diduga memiliki hubungan keluarga semenda dengan Kepala Desa.
Tokoh masyarakat lainnya, H. Sudirman, menambahkan bahwa rekrutmen perangkat desa seharusnya melalui komunikasi yang terbuka dan musyawarah bersama antara panitia, kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Ia menilai saat ini kepala desa kurang memahami sejarah terbentuknya desa dan cenderung bersikap eksklusif dalam pengambilan keputusan.
“Kami tidak ingin dusun kami tercemar hanya karena keputusan sepihak. Kantor desa ini berdiri dari gotong royong seluruh warga, termasuk kami dari Dasan Sawe. Jangan anggap sepele keberadaan kami,” katanya.
Sementara itu, perwakilan perempuan dari Dusun Cempaka, Surniati, menekankan pentingnya keterwakilan dusun mereka di struktur pemerintahan desa. Menurutnya, ketiadaan perwakilan dari Dasan Sawe menyebabkan warga kesulitan dalam mengakses pelayanan administratif desa.
Menanggapi berbagai aspirasi ini, BPD berjanji akan mengakomodir seluruh masukan dan segera melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah desa dan panitia rekrutmen. Mereka juga membuka opsi membawa permasalahan ini ke tingkat kabupaten apabila tidak ditemukan solusi yang adil dan mengakomodir semua pihak.(win)
