Pemkab Lombok Timur Gelar Apel Bulanan, Soroti Visi Pembangunan dan Optimalisasi PAD
.jpeg){kind=small}
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), M. Zaidarrahman, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia memaparkan berbagai hal penting, termasuk perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur periode 2025–2029 yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPRD. Raperda tersebut diharapkan rampung dalam waktu enam bulan pascapelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.
RPJMD kali ini mengusung visi “Lotim SMART” yang merupakan akronim dari Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan. Visi ini dirancang agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025 serta visi pembangunan Provinsi NTB, “Bangkit Bersama, Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”
Zaidarrahman menyebut delapan misi strategis yang menjadi fondasi pembangunan Lotim ke depan. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi berbasis desa, digitalisasi layanan publik, hingga pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Semua misi tersebut disusun berdasarkan visi kepala daerah terpilih serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
Dalam apel tersebut, turut disampaikan kinerja keuangan daerah, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga pertengahan Juli 2025, realisasi PAD telah mencapai Rp 271,05 miliar atau 52,32 persen dari target tahunan sebesar Rp 523,85 miliar. Rincian penerimaan antara lain berasal dari pajak daerah sebesar Rp 84,08 miliar, retribusi daerah Rp 199 juta, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 17,47 miliar, dan lain-lain PAD sebesar Rp 2,6 miliar.
Untuk mendorong percepatan penerimaan PAD, Pemkab terus mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan publik, termasuk beberapa aplikasi seperti Sempad untuk evaluasi dan monitoring PAD, Periri SPPT, SiAga MBLB, dan Sipdah, yang memuat data pajak dan tunggakan serta terintegrasi dengan sistem perizinan online. Upaya lainnya termasuk sinergi sistem antara SIPDAH dan Siskeudes, yang memungkinkan pelaporan keuangan desa berjalan lebih transparan dan otomatis.
Tak hanya itu, tim khusus bernama Opjar juga dibentuk untuk menangani penagihan piutang pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tim ini terdiri dari 315 ASN dan non-ASN lintas OPD.
Dalam penutup amanatnya, Zaidarrahman menyampaikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kabupaten Lombok Timur berhasil mempertahankan opini tersebut selama sembilan tahun berturut-turut, yang menurutnya merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah.
“Ke depan, mari kita terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan agar kinerja pemerintahan kita semakin baik,” pungkasnya.(win)
