Ketua DPD SPN NTB Soroti Banjir Mataram: Bukti Gagalnya Tata Kelola Sampah dan Drainase
RNN.com - Mataram, 6 Juli 2025 – Banjir besar yang melanda Kota Mataram pada Minggu (6/7) mendapat sorotan tajam dari Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Wira Sakti. Ia menilai bencana tersebut bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan bentuk kegagalan struktural pemerintah kota dalam mengelola tata ruang, sampah, dan sistem drainase.
Dalam pernyataannya, Lalu Wira Sakti menyebut banjir yang terjadi merupakan “tamparan keras” bagi Pemerintah Kota Mataram, khususnya Wali Kota, yang dinilainya gagal dan abai dalam merespons permasalahan mendasar yang dihadapi warganya.
“Banjir ini bukan hanya akibat hujan deras, tapi hasil dari kelalaian pemerintah dalam mengelola kota. Sampah berserakan, got tersumbat, dan bangunan liar masih berdiri di atas saluran air dan trotoar,” tegasnya.
Ia menyoroti lemahnya pengawasan serta tidak adanya komitmen serius dalam menyelesaikan persoalan lingkungan dan tata kota. Wira juga menyerukan agar Wali Kota segera mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur dengan tegas:
-
Larangan dan sanksi atas pembuangan sampah sembarangan,
-
Penertiban lapak ilegal di atas saluran air dan trotoar,
-
Pengelolaan drainase yang berbasis mitigasi bencana.
Lalu Wira Sakti juga meminta agar perangkat daerah terkait tidak hanya bersikap reaktif saat banjir terjadi, melainkan harus proaktif menjaga kebersihan dan kelancaran sistem drainase kota.
Tak hanya pemerintah, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa perilaku sebagian warga yang masih membuang sampah ke saluran air adalah tindakan yang merugikan masyarakat luas.
“Satu orang yang tak peduli bisa menyebabkan ribuan orang kebanjiran. Sudah saatnya ada sanksi tegas, bukan hanya imbauan,” tandasnya.
Sebagai Ketua DPD SPN NTB sekaligus Ketua Exco Partai Buruh NTB, ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak warga Mataram atas lingkungan yang bersih dan tertata.
“Kami tidak segan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah daerah. Kota ini milik kita semua, jangan biarkan tenggelam karena kelalaian pemimpinnya dan ketidakpedulian warganya,” pungkasnya.(red)

