Pemkab Lombok Timur Luncurkan Integrasi Aplikasi SIPDAH dan SISKEUDES untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur - Dalam rangka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi meluncurkan integrasi antara dua sistem penting, yakni Aplikasi Sipdah dan Siskeudes. Peluncuran yang digelar pada Kamis, 22 Mei 2025, di Kecamatan Sembalun tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Acara tersebut juga dibarengi dengan kegiatan penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah, yang menyasar para kepala desa, bendahara desa, serta para wajib pajak di wilayah Sembalun. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Pemkab dalam membangun kesadaran serta memperkuat sistem keuangan berbasis digital di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pajak dan keuangan desa. Ia menyampaikan bahwa integrasi Sipdah (Sistem Informasi Perpajakan Daerah) dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
“Dengan sistem yang terintegrasi ini, kami berharap proses administrasi perpajakan dan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib dan mudah diakses, baik oleh aparatur desa maupun masyarakat,” ujar Hadiwijaya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar seluruh kecamatan yang akan melaksanakan sosialisasi lanjutan dapat menekankan pentingnya kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan.
Sesi sosialisasi diisi oleh paparan materi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kepala UPT Samsat Selong. Kegiatan ini juga melibatkan sesi diskusi interaktif dan ditutup dengan pelatihan teknis terkait implementasi sistem terintegrasi tersebut.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik dan mempercepat digitalisasi tata kelola daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.(win)
