Organisasi TEDES BEAQ dan SPN NTB Tolak Penyelenggaraan PON 2028 di NTB
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Mataram, 6 Mei 2025 — Rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat. TEDES BEAQ dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB secara tegas menolak pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut di wilayah NTB.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (6/5/2025), kedua organisasi tersebut menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk menggelar PON di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit adalah bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mereka menilai penyelenggaraan PON hanyalah proyek mercusuar yang sarat dengan kepentingan elit politik dan ekonomi, bukan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pemerintah berbicara soal efisiensi anggaran, namun di sisi lain justru memaksakan proyek besar seperti PON yang belum jelas arah dan persiapannya. Hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat dalam menyiapkan infrastruktur olahraga. Padahal, ketersediaan venue di NTB masih sangat terbatas,” tegas Lalu Wira Sakti, Ketua DPD SPN NTB sekaligus Ketua Dewan Pembina TEDES BEAQ.
Menurutnya, pelaksanaan PON berisiko menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal, mulai dari potensi penggusuran warga untuk pembangunan infrastruktur hingga meningkatnya eksploitasi terhadap tenaga kerja yang dilibatkan secara tidak manusiawi.
“Pembangunan yang ideal seharusnya dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Bukan justru mengalirkan anggaran triliunan rupiah ke proyek yang hanya menguntungkan segelintir kalangan,” tambahnya.
Atas dasar itu, TEDES BEAQ dan SPN NTB menyerukan penolakan terbuka terhadap penyelenggaraan PON 2028 di NTB. Mereka juga menuntut agar anggaran negara digunakan secara bijak dan dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak bagi masyarakat.
“Tolak PON 2028 di NTB! Anggaran untuk rakyat, bukan untuk proyek elit!” menjadi seruan utama yang digaungkan dalam aksi dan pernyataan sikap mereka.
Penolakan ini menambah deretan suara kritis yang mempertanyakan urgensi dan transparansi dari proyek-proyek besar pemerintah, khususnya yang dilakukan di tengah krisis ekonomi dan sosial yang masih dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat di daerah.(red)
