Lombok Timur Catat Penurunan Harga Tertinggi Nasional di Mei 2025
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah periode M-1 Mei 2025 yang digelar secara daring pada Senin (5/5/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti pejabat kementerian terkait serta perwakilan daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan virtual tersebut, TPID Lombok Timur yang diketuai oleh Asisten II Setda, Ahmad Masfu’, mengikuti jalannya rakor dari ruang rapat Bupati. Rakor ini bertujuan mengevaluasi kondisi inflasi terkini dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat lokal.
Deputi BPS Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, dalam paparannya menyebutkan bahwa inflasi nasional pada April 2025 dibanding Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,17 persen. Sementara inflasi tahunan mencapai 1,95 persen, dan secara tahun kalender tercatat 1,56 persen. Menurutnya, meskipun angka inflasi bulanan lebih rendah dari bulan sebelumnya, masih terdapat kenaikan jika dibandingkan tahun lalu, dengan bahan pangan dan jasa perawatan pribadi menjadi pendorong utama.
Secara spesifik di wilayah Nusa Tenggara Barat, inflasi tercatat sebesar 0,69 persen. Faktor yang paling memengaruhi adalah naiknya harga makanan, tembakau, listrik, dan emas perhiasan.
Namun, berbeda dengan sebagian wilayah yang mengalami kenaikan harga, Lombok Timur justru mencatat prestasi sebagai daerah dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Indonesia, yakni sebesar -7,13 persen. Penurunan ini didorong oleh turunnya harga komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Secara keseluruhan, IPH Provinsi NTB juga mengalami penurunan sebesar -4,68 persen.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta setiap pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan BPS agar dapat memantau pergerakan harga secara lebih akurat. Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan lebih intens terhadap distribusi dan ketersediaan bahan pangan strategis, termasuk minyak goreng rakyat, bawang putih, dan cabai, yang sering kali memicu lonjakan harga.
“Kita perlu langkah konkret dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.(win)
