Skandal Kerugian Negara di Lombok Timur: Bupati Ungkap Temuan Besar di Tubuh BUMD
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur kembali menjadi sorotan setelah Bupati H. Haerul Warisin mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara yang signifikan pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini terungkap dari hasil audit intensif yang dilakukan oleh Inspektorat setempat. Dalam pernyataannya, Bupati menyebutkan bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) juga telah lama mengetahui adanya dugaan kerugian di tubuh BUMD.
"Audit yang dilakukan mengungkapkan adanya kerugian negara dalam jumlah besar, termasuk kasus yang saat ini tengah ditangani oleh Tim Tipikor Polda NTB terhadap PT. Selaparang," ujar Bupati dengan nada tegas saat diwawancarai di pendopo kediamannya, Sabtu (12/4/2025).
Bupati Haerul menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia meminta agar audit internal yang tengah berlangsung tetap dilanjutkan bersamaan dengan proses penyelidikan dari aparat kepolisian. "Kami ingin audit tetap berjalan seiring dengan proses penyelidikan. Ini langkah penting untuk menata ulang dan memperbaiki manajemen di BUMD," tuturnya.
Salah satu BUMD yang menjadi perhatian serius adalah pabrik air minum kemasan (ASEL). Bupati mengungkapkan bahwa kerusakan pada mesin utama di pabrik tersebut belum dapat ditangani lantaran perusahaan masih berada dalam pengawasan dan proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH). "Mesin pengolahan air di pabrik belum bisa diperbaiki karena masih dalam proses pemeriksaan hukum," jelasnya. Situasi ini dikhawatirkan dapat memperparah kerugian akibat mandeknya aktivitas produksi.
Tak hanya BUMD yang sedang diaudit, Bupati juga menyampaikan bahwa proses audit juga dilakukan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
"Audit terhadap BAZNAS, Dikbud, dan seluruh BUMD masih berjalan hingga saat ini," tandasnya.
Pengungkapan ini menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dari praktik penyelewengan anggaran. Masyarakat kini menanti hasil dari audit dan proses hukum yang diharapkan bisa memberikan kejelasan dan tindakan nyata terhadap pihak-pihak yang terbukti merugikan negara. (win)
