Proyek Jalan di Balaraja Tuai Protes, Warga Keluhkan Kemacetan dan Risiko Kecelakaan

Daftar Isi

RNN.com - Balaraja kembali dilanda kemacetan parah akibat proyek pembongkaran jalan yang dinilai kacau dan membahayakan pengguna jalan. Alih-alih membawa perbaikan, proyek ini justru menuai protes keras dari masyarakat yang mempertanyakan keseriusan serta tanggung jawab pihak pelaksana.

Pekerjaan jalan yang diduga dikelola oleh H. Muslik ini dianggap berjalan asal-asalan. Banyak pihak menilai pengerjaan proyek dilakukan dengan kepercayaan diri berlebihan, namun minim kualitas dan tidak memenuhi standar keselamatan yang seharusnya diterapkan.

Pantauan di lapangan menunjukkan proyek ini berlangsung tanpa rambu lalu lintas, tanpa papan informasi, tanpa pembatas kerja, dan tanpa pengawasan dari pihak berwenang. Kondisi ini membuat pengendara dan pejalan kaki berada dalam situasi berbahaya, di tengah lalu lintas yang semrawut.

Kemacetan panjang hampir setiap hari menjadi pemandangan biasa. Ribuan kendaraan tersendat, aktivitas warga terganggu, dan keselamatan pengguna jalan seolah tidak menjadi prioritas.

Absennya papan proyek semakin memperkuat dugaan kurangnya transparansi, sebab masyarakat tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, berapa nilai proyek tersebut, serta kapan target penyelesaiannya. Tanpa kejelasan ini, akuntabilitas proyek dipertanyakan.

Ketiadaan pengaturan lalu lintas dan pengawasan teknis juga memperparah situasi. Alat berat dan kendaraan umum bercampur di jalanan tanpa pembatas, meningkatkan risiko kecelakaan.

Pengamat sosial yang juga Ketua DPD YLPK PERARI Provinsi Banten, Rizal, mengecam keras kondisi ini. Ia menegaskan pentingnya menjaga keselamatan warga dalam setiap proyek infrastruktur.
“Jangan pernah merasa hebat jika rakyat justru menderita. Amanah dalam pembangunan itu berat, dan kelalaian terhadap keselamatan rakyat adalah bentuk pengkhianatan besar,” ujarnya.

Warga Balaraja, terutama para buruh, pelajar, dan pedagang kecil, kini menjadi korban nyata dari proyek yang dinilai minim pengawasan dan jauh dari prinsip kehati-hatian.

Masyarakat mendesak agar pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh, mengedepankan transparansi, dan memastikan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama. Pembangunan seharusnya membawa manfaat, bukan menambah beban bagi rakyat.(red)