PT Selaparang Finansial Diminta Lebih Inovatif, Bupati Dorong Kemitraan dengan UMKM
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan terbatas, termasuk PT Selaparang Finansial yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pernyataan tersebut disampaikannya dalam RUPS XVIII PT Selaparang Finansial Tahun Buku 2024, yang berlangsung pada Jumat (21/03/2025) di ruang rapat Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti peran PT Selaparang Finansial sebagai perusahaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengapresiasi kinerja BUMD tersebut, mengingat sejak 2019 hingga 2024 Pemda Lombok Timur tidak menambah penyertaan modal, tetapi PT Selaparang Finansial tetap mampu mempertahankan performa positif.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Bupati adalah porsi dividen sebesar 72,5% yang selama ini diberikan kepada Pemda. Ia mengusulkan agar porsi tersebut dikurangi menjadi 70%, sementara 2,5% dialokasikan untuk zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran Baznas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Bupati meminta jajaran PT Selaparang Finansial untuk meningkatkan inovasi dan proaktif dalam mengembangkan usaha. Ia menekankan pentingnya mencari peluang baru dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha serta kontraktor, terutama dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Menurutnya, BUMD harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, dengan memastikan verifikasi, jaminan, serta analisis usaha dan karakter calon penerima pinjaman. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki pemahaman mendalam mengenai dunia bisnis dan UMKM.
Dalam hal pengelolaan risiko, Bupati menginstruksikan agar PT Selaparang Finansial segera menyelesaikan persoalan piutang dan utang yang ada. Ia juga menegaskan pentingnya peran dewan pengawas yang terdiri dari individu profesional dengan keahlian di bidang hukum dan bisnis guna memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Sementara itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, menyampaikan bahwa tahun 2024 menghadirkan berbagai tantangan ekonomi, terutama karena bertepatan dengan tahun politik. Beberapa target perusahaan belum sepenuhnya tercapai, namun tetap ada pencapaian positif, termasuk efisiensi biaya operasional dan optimalisasi penyaluran zakat.
RUPS ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Timur, Kepala BPKAD, Kabag Ekonomi, pemegang saham, Komisaris PT Selaparang Finansial, serta perwakilan BUMD lainnya di lingkungan Pemda Lombok Timur.
(win)
