Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik Dorong Korpri Tingkatkan Kompetensi dan Adaptasi
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, menghadiri Musyawarah Kabupaten (Muskab) Korpri Lombok Timur tahun 2025 yang berlangsung di Selong pada Kamis (6/2/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Plh Sekda Lombok Timur, Plt. Kepala Bidang PPI Provinsi NTB, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pengurus Korpri Lombok Timur.
Dalam sambutannya, Juaini Taofik menegaskan pentingnya adaptasi dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Korpri, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran daerah.
“Alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah dan desa mengalami pengurangan, yang tentunya berdampak pada berbagai kegiatan seperti rapat, seminar, dan acara seremonial. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk tetap menjalankan tugas dengan efisien,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan aparatur sipil negara (ASN) dalam beradaptasi dengan kepemimpinan baru.
“Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan visi dan misi Lombok Timur untuk periode 2025-2030. Sebagai pelaksana kebijakan, Korpri harus memastikan implementasi visi tersebut dalam tugas sehari-hari,” tegasnya.
Lebih lanjut, Juaini berharap Muskab Korpri kali ini dapat menghasilkan kepengurusan baru yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik serta menyusun program kerja yang sesuai dengan tantangan zaman. Ia juga menekankan bahwa Korpri harus terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang PPI Provinsi NTB, Erwin Rahadi, yang mewakili Ketua Korpri Provinsi NTB, menambahkan bahwa Korpri memiliki peran strategis dalam peningkatan kapasitas ASN.
“Sebagai wadah bagi aparatur sipil negara, Korpri harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan keilmuan, pemahaman, serta keterampilan anggotanya agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Korpri perlu lebih aktif dalam menyusun program yang tidak hanya berfokus pada kesejahteraan finansial ASN, tetapi juga mencakup perlindungan hukum dan pengembangan karier.
“Program-program yang dijalankan harus sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga dapat memberikan dampak optimal bagi anggotanya serta mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya.
(win)
