Partai Buruh Gelar Rakernas 2025, Bahas Isu Perburuhan dan Pemilu 2029
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Jakarta – Partai Buruh dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Senin, 17 Februari 2025. Acara ini akan berlangsung di Hotel Tavia (sebelumnya dikenal sebagai Hotel Grand Cempaka) di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rakernas akan dibuka pukul 09.30 WIB dan dihadiri oleh jajaran pengurus Exco Pusat, perwakilan dari 38 Exco Provinsi, serta Exco Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Momentum ini menjadi bagian penting bagi Partai Buruh dalam memperkuat konsolidasi menjelang Pemilu 2029. Rakernas juga akan menjadi wadah untuk menyampaikan sikap politik partai terhadap berbagai isu strategis yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan kepentingan rakyat kecil.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang koordinasi internal, tetapi juga bentuk nyata komitmen partai dalam memperjuangkan keadilan sosial.
"Rakernas ini adalah bukti keseriusan Partai Buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan masyarakat kecil. Kami akan membahas isu-isu mendesak seperti revisi UU Ketenagakerjaan pasca putusan MK terkait Omnibus Law, permasalahan kelangkaan gas elpiji 3 kg, kasus kekerasan terhadap pekerja migran di Malaysia, serta uji materi terhadap beberapa undang-undang politik," jelas Said Iqbal.
Salah satu agenda utama Rakernas ini adalah pengumuman kandidat yang akan diusung oleh Partai Buruh dalam Pemilu Presiden 2029. Selain itu, partai juga akan mendorong wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold 0%) dan parlemen (Parliamentary Threshold 0%).
Partai Buruh turut mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk membuka Rakernas ini. "Kami berharap kehadiran Presiden Prabowo dapat memperkuat dialog konstruktif antara pemerintah dan Partai Buruh. Namun, hingga saat ini, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Istana," tambah Said Iqbal.
Rakernas ini akan menjadi forum utama untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi pekerja dan masyarakat kecil, termasuk langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Partai Buruh menyoroti persoalan kelangkaan gas elpiji yang berdampak pada masyarakat kecil serta pentingnya perlindungan lebih lanjut bagi pekerja migran Indonesia.
(red)
