Fokus Efisiensi dan Pelayanan Publik, Wabup Lotim Pimpin Rakor Perdana

Daftar Isi

RNN.com - Lombok Timur – Memulai hari pertama bertugas, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, langsung menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta jajaran Sekretariat Daerah. Pertemuan yang berlangsung di Rupatama I Kantor Bupati Lotim pada Senin, 24 Februari 2025, ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta konsolidasi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan menyusun langkah strategis menuju Lombok Timur SMART.

Rakor tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik. Dalam kesempatan itu, Wabup menyampaikan sejumlah arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden RI, Prabowo Subianto. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah pentingnya menjaga kelancaran roda pemerintahan, meskipun Pemkab Lotim harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp73 miliar.

“Sebagai pelayan masyarakat, kita harus memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan. Jangan sampai terjadi stagnasi yang dapat mengganggu pelayanan publik,” tegas Wabup. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan diukur dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, jika ada keluhan atau ketidakpuasan, ia meminta agar segera dilakukan perbaikan.

Mantan Anggota DPRD NTB ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam membangun sistem kerja yang solid dan efektif. Ia mengibaratkan tugasnya sebagai seorang koki yang menyiapkan hidangan, sementara Bupati bertindak sebagai eksekutor yang menyajikan program-program strategis kepada masyarakat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Wabup adalah pariwisata. Menurutnya, meskipun Lombok Timur memiliki potensi wisata yang besar, daerah ini masih kesulitan dalam menarik minat investor. Oleh karena itu, langkah awal yang akan dilakukan adalah pendataan dan evaluasi guna meningkatkan daya saing sektor ini.

Selain pariwisata, Pemkab Lotim juga akan melakukan pendataan lahan kosong sebagai bagian dari persiapan program ketahanan pangan nasional. Pendataan ini akan mencakup seluruh wilayah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, agar pemanfaatan lahan dapat lebih optimal sesuai dengan kondisi yang ada.

“Jika kita memiliki data yang akurat di berbagai sektor, maka ketika ada investor yang ingin menanamkan modalnya di Lombok Timur, kita bisa lebih cepat memberikan informasi yang mereka butuhkan,”tuturnya.

(win)