DPRD Lombok Timur Soroti Beragam Masalah dalam LKPJ Bupati 2024

Daftar Isi

RNN.com - LOMBOK TIMUR – Dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II yang digelar pada Kamis (27/2/2025), DPRD Lombok Timur mengkritisi berbagai permasalahan yang muncul dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.

Sejumlah tantangan besar disoroti, mulai dari pembangunan yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, distribusi pupuk yang terus bermasalah, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami kerugian berkepanjangan.

Salah satu perhatian utama DPRD adalah efektivitas proyek pembangunan daerah. Meski realisasi belanja daerah telah mencapai 94,30%, hasilnya dinilai belum optimal. Beberapa indikator pembangunan memang menunjukkan capaian positif, tetapi masih dipertanyakan dampaknya bagi masyarakat.

“Jangan hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat,” ujar Saepul Bahri, anggota DPRD dari PPP yang mewakili gabungan komisi.

DPRD mendesak Bupati baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat.

Pupuk Langka, Petani Kian Sulit

Sektor pertanian juga menjadi sorotan, terutama terkait permasalahan kelangkaan pupuk yang terus berulang. Perubahan kebijakan subsidi dari pemerintah pusat dinilai memperumit distribusi pupuk di daerah, membuat petani semakin kesulitan. DPRD meminta pemerintah daerah bertindak cepat agar ketersediaan pupuk dapat terjamin dan petani tidak terus dirugikan.

BUMD Merugi, Bebani Keuangan Daerah

DPRD juga menyoroti kinerja buruk beberapa BUMD, seperti PD Selaparang Energi dan PD Agro Selaparang, yang mengalami kerugian sejak 2019. Alih-alih menjadi penggerak ekonomi daerah, perusahaan daerah ini justru membebani anggaran tanpa memberikan manfaat yang jelas.

"Jika terus merugi tanpa solusi yang jelas, lebih baik dibubarkan atau digabungkan saja. Jangan sampai dana daerah terus tersedot tanpa hasil," tegas Saepul.

Sistem Pajak yang Lemah, Pendapatan Daerah Tidak Optimal

Selain itu, DPRD mengkritisi lemahnya sistem pendataan dan pengelolaan pajak daerah. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum mampu memaksimalkan potensi penerimaan akibat keterbatasan regulasi serta sistem administrasi yang belum efektif. DPRD meminta pemerintah segera melakukan reformasi di bidang perpajakan daerah dengan memperbaiki basis data, meningkatkan efektivitas penagihan, serta memaksimalkan potensi retribusi daerah.

Pengangguran Tinggi, Lapangan Kerja Minim

Masalah ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius. Tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 2,53% menunjukkan masih rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat. DPRD meminta pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk dengan meningkatkan program pelatihan keterampilan agar angkatan kerja lebih siap bersaing di dunia industri.

Pendidikan dan Kesehatan Butuh Perhatian Serius

Di bidang pendidikan, DPRD menyoroti rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan daerah. Pemkab didorong untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan, membangun lebih banyak sekolah, serta meningkatkan fasilitas agar akses pendidikan lebih merata.

Sementara di sektor kesehatan, DPRD menyoroti angka harapan hidup masyarakat Lombok Timur yang berada di angka 71,95 tahun. Meski mengalami peningkatan, pemerintah daerah diminta untuk terus memperbaiki layanan kesehatan agar angka ini semakin membaik.

Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani

DPRD juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian. Selain itu, nilai tambah bagi petani harus ditingkatkan agar mereka tidak hanya terfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar.

Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi Lombok Timur, DPRD berharap Bupati baru bisa menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Warga menantikan aksi nyata, bukan sekadar janji!

(win)