Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pj. Bupati Lombok Timur Minta OPD Perkuat Koordinasi
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menggelar rapat koordinasi (rakor) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur pada Senin, 10 Februari 2025. Rakor ini dihadiri oleh pejabat eselon II, Direktur RSUD, serta para kepala bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus utama yang dibahas adalah strategi menghadapi dan menangani bencana hidrometeorologi. Meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran, Pj. Bupati menegaskan bahwa dana untuk penanggulangan bencana tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikurangi. "Kita memang sedang melakukan efisiensi, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti bencana, anggaran tetap tersedia. Tidak ada batasan untuk operasional bencana," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar OPD terkait, terutama karena kondisi cuaca ekstrem diprediksi masih berlangsung hingga akhir Februari.
Selain membahas mitigasi bencana, Pj. Bupati juga mengingatkan mengenai penyelesaian administrasi pemerintahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah penyelesaian analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab/ABK), pembayaran utang jatuh tempo, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Ia berharap semua hal tersebut dapat diselesaikan sebelum pelantikan kepala daerah terpilih.
Menjelang pelantikan kepala daerah pada 20 Februari mendatang, Pj. Bupati menginstruksikan agar seluruh persiapan, termasuk kesiapan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta serah terima memori jabatan, segera dimatangkan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses transisi kepemimpinan.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPKAD, H. Hasni, melaporkan bahwa kondisi kas daerah cukup untuk mempercepat pembayaran utang jatuh tempo tahun 2024. Ia mengimbau OPD terkait untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembayaran dapat segera direalisasikan.
Terkait efisiensi anggaran, Hasni menjelaskan bahwa Pemda telah melakukan penghematan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 22%, kecuali untuk Inspektorat. Selain itu, biaya untuk kegiatan seremonial dan pembelian kendaraan dinas juga dikurangi, kecuali untuk kendaraan operasional Bupati dan Wakil Bupati.
Ia juga menyoroti perlunya refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Menurutnya, hasil penghematan yang dilakukan pemerintah daerah akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap paling mendesak.
(win)
