Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno Siapkan Kebijakan Empat Hari Kerja di Jakarta
RNN.com - Jakarta – Tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, tengah merancang kebijakan empat hari kerja dalam seminggu. Kebijakan ini menjadi perbincangan hangat masyarakat Jakarta karena dinilai dapat meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mengurangi polusi udara, terutama selama musim kemarau.
Namun, penerapan sistem empat hari kerja tidak bersifat permanen. Kebijakan ini direncanakan bersifat situasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jakarta. "Pengurangan hari kerja menjadi empat hari saat ini sedang digagas oleh Pramono," ungkap anggota tim transisi, Nirwono.
Sementara itu, persiapan Pramono dan Rano Karno untuk memulai tugas sebagai pemimpin Jakarta telah mencapai 70 persen. Ketua tim transisi, Ima Mahdiah, memastikan keduanya siap bekerja setelah dilantik pada 6 Februari 2025. "Ketika beliau dilantik, mereka sudah siap bekerja. Saat ini, persiapan telah mencapai 70 persen," kata Ima di Balai Kota Jakarta.
Ima menjelaskan bahwa dalam dua pekan terakhir, tim transisi telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses finalisasi program kerja terus dilakukan, melibatkan 70 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memastikan program 100 hari berjalan lancar.
"Insyaallah minggu depan semua sudah selesai, dan kami akan mulai melakukan cross-check ke lapangan. Pada 3 Februari, kami akan mempresentasikan hasil kerja selama 25 hari ini kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur," ungkap Ima.
Selain itu, tim transisi juga telah berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna membahas efisiensi anggaran daerah. Tim ini tengah menyelaraskan program kerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, sembari memastikan janji-janji kampanye Pramono-Rano dapat diintegrasikan tanpa mengganggu prioritas yang sudah direncanakan untuk tahun 2025.
"Yang pasti, janji-janji kampanye Mas Pramono dan Bang Doel (Rano Karno) akan kami masukkan ke dalam program prioritas, tanpa mengabaikan hal-hal mendesak yang sudah direncanakan untuk 2025," tutup Ima.
(Supriyadi)