Seleksi PPPK Dipersoalkan, Honorer Pol PP Lombok Timur Gelar Demonstrasi Minta Pertanggung Jawaban DPRD
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Ratusan tenaga honorer dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur melakukan aksi protes di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Rabu (08/01/2025). Demonstrasi ini dilatarbelakangi rasa ketidakpuasan atas hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dianggap tidak berpihak kepada pegawai honorer Pol PP.
Koordinator Forum Komunikasi Bantuan Pol PP Nusantara (FKBPPN) Lombok Timur, Aswani, menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem seleksi PPPK. Menurutnya, seleksi tersebut memberikan peluang lebih besar kepada tenaga honorer dari luar instansi Pol PP dibandingkan honorer internal yang telah lama bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di Lombok Timur.
“Kami mempertanyakan mengapa pegawai honorer dari luar Satpol PP bisa lolos lebih banyak dibandingkan kami yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi. Ini benar-benar tidak adil. Banyak dari kami yang mendedikasikan diri untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, tetapi hasil seleksi justru tidak berpihak kepada kami,” ujar Aswani di hadapan para demonstran.
Aswani juga mengkritik pemangku kebijakan atas janji-janji yang selama ini tidak pernah direalisasikan. Ia meminta agar seleksi PPPK memberikan prioritas kepada honorer Satpol PP, mengingat peran mereka yang strategis dalam menjaga ketertiban daerah.
“Kami hanya meminta agar tenaga honorer dari instansi Pol PP diprioritaskan dalam seleksi PPPK. Sudah cukup kami mengawal Perda tanpa ada kejelasan masa depan. Ini adalah hak kami yang harus dihargai,” tegasnya.
Aksi ini direspons oleh Wakil Ketua I DPRD Lombok Timur, Waes Alqarni, yang turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia mendengarkan aspirasi mereka dan berjanji untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada pihak-pihak terkait.
Demonstrasi ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan regulasi daerah. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan.
(win)
