Pemkab Lombok Timur Jamin Posisi Honorer Aman Meski Banyak Tak Lolos Seleksi PPPK
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Setelah pengumuman hasil seleksi PPPK tahap pertama, banyak tenaga honorer dan non-ASN yang belum berhasil lolos, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan mereka. Meski demikian, kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap kedua masih terbuka.
Penjabat Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, memberikan jaminan kepada para honorer bahwa mereka tidak perlu khawatir terkait masa depan mereka. "Permasalahan ini telah dibicarakan dengan Bupati terpilih. Kami memastikan posisi tenaga honorer dan non-ASN akan tetap aman," ujarnya.
Juaini menjelaskan bahwa seleksi PPPK sejatinya bertujuan untuk memetakan jumlah tenaga honorer di berbagai daerah. Ia menyebut Lombok Timur berada di peringkat ketujuh dari 50 pemerintah daerah dengan jumlah tenaga honorer terbanyak, di bawah provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta daerah seperti Surabaya dan Kabupaten Bima. Saat ini, Lombok Timur masih menunggu hasil seleksi tahap kedua, dengan estimasi total tenaga non-ASN mencapai 13 ribu orang.
Meskipun begitu, pemerintah pusat telah menekankan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal, meskipun evaluasi tetap dilakukan. “Jika ada yang mengundurkan diri, itu adalah hak mereka. Namun, pemerintah akan memastikan tidak ada tenaga non-ASN yang melanggar aturan atau tata tertib,” tambahnya.
Juaini juga meminta para tenaga honorer untuk bersabar menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait skema PPPK. "Kami masih menunggu petunjuk resmi, termasuk mekanisme transisi dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Yang terpenting, posisi tenaga non-ASN tetap aman," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkomitmen menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang sudah terdata. Langkah ini meliputi memberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap kedua, serta mempertimbangkan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu sesuai kebijakan pusat dan kemampuan anggaran daerah.
"Setelah seleksi tahap kedua selesai, kami optimis permasalahan ini akan terselesaikan dengan baik. Jadi, para honorer tidak perlu khawatir," pungkasnya.
(win)
