KONI NTB Percaya Diri Menjadi Tuan Rumah PON 2028, Persiapan Venue dan Infrastruktur Berjalan Lancar
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengungkapkan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diselenggarakan di wilayah NTB dan NTT pada tahun 2028. Ketua KONI NTB, H. Mori Hanafi, menegaskan bahwa pihaknya sangat percaya diri akan kemampuan NTB dalam menggelar acara olahraga berskala nasional ini.
Mori mengungkapkan bahwa hingga kini, persiapan sarana dan prasarana, termasuk venue dan fasilitas penunjang lainnya, sudah mencapai 30 persen. Menurutnya, NTB jauh lebih siap dibandingkan NTT dalam hal ini.
"Progres persiapan sudah mencapai 30 persen, meski waktu yang tersisa masih cukup panjang. Kami ingin menegaskan bahwa NTB sangat siap untuk menyelenggarakan PON 2028," ujar Mori dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat KONI NTB pada Selasa, 7 Januari 2025.
Beberapa venue yang akan digunakan untuk cabang olahraga (cabor) di NTB sudah siap untuk digunakan, salah satunya adalah Sirkuit Mandalika. Di lokasi ini, terdapat beberapa venue yang siap digunakan untuk cabor bermotor, marathon, dan skateboard.
Selain Sirkuit Mandalika, beberapa bangunan yang sudah ada juga akan dimanfaatkan, seperti Auditorium Universitas Mataram untuk muaythai, Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram untuk karate, serta ballroom Hotel Lombok Raya untuk sport dance dan esport. Beberapa gedung lain, seperti Teras Udayana dan Gedung Hakka Lombok Barat, juga akan digunakan.
"Semuanya telah mendapat izin dari pengelola, bahkan pihak pusat juga sudah melakukan kunjungan untuk memeriksa kesiapan venue-venue tersebut," kata Mori.
Mori juga menjelaskan bahwa ada beberapa venue yang memerlukan renovasi, seperti Stadion 17 Desember dan Gedung Olahraga (Gor) Turida yang akan digunakan untuk cabor atletik serta upacara penutupan PON. Renovasi Gor Turida diperkirakan akan memakan biaya antara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun.
Sementara itu, Stadion Pragas di Sumbawa akan menjalani renovasi ringan untuk menjadi venue cabor panahan, dan di Bima akan dibangun stadion baru untuk voli indoor dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.
Target SK Kemenpora Diterbitkan pada Maret 2025
Mori juga menyampaikan bahwa meskipun surat keputusan (SK) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai penetapan NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON 2028 belum diterbitkan, dirinya optimis SK tersebut akan terbit pada Maret 2025. Salah satu alasan keterlambatan penerbitan SK adalah karena NTB dan NTT belum menyerahkan Master Plan pelaksanaan PON.
"Master plan sudah ada dan telah diserahkan beberapa waktu lalu, meskipun sempat dikembalikan untuk revisi. Sekarang master plan sudah final dan dalam waktu dekat akan kami serahkan kembali. Master plan ini mencakup kesiapan venue, anggaran, transportasi, dan jumlah cabor yang akan dipertandingkan di NTB," jelas Mori.
Mori meyakini bahwa SK Kemenpora akan keluar dalam waktu dekat dan menegaskan bahwa NTB telah berada di jalur yang tepat untuk mematangkan persiapan. "Masih ada waktu sekitar tiga tahun, dan kami yakin PON 2028 akan berjalan lancar. Sebagai perbandingan, SK untuk PON Aceh-Sumut juga baru keluar satu tahun sebelum pelaksanaan," ungkapnya.
NTB Akan Menyelenggarakan 24 Cabor dari 45 Cabor PON 2028
Jika NTB dan NTT resmi menjadi tuan rumah PON 2028, sebanyak 45 cabor akan dipertandingkan, dengan 24 cabor akan dilaksanakan di NTB. Di antara 24 cabor tersebut adalah cabang olahraga Olimpiade seperti Panahan, Basket, Dayung, Balap Sepeda, Anggar, Futsal, Golf, Senam, Hoki Lapangan, Judo, Menembak, Triathlon, Bola Voli, Panjat Tebing, Skateboard, dan Karate. Selain itu, terdapat cabor non-Olimpiade seperti Esport, Soft Tennis, Ski Air, Bermotor, Muaythai, Aerosport, Biliar, dan Sport Dance.
Jumlah cabor yang akan dipertandingkan lebih sedikit dibandingkan PON sebelumnya di Aceh-Sumut yang menyelenggarakan 65 cabor, mengingat biaya venue yang sangat mahal.
Mori mengungkapkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PON 2028 sekitar Rp4 triliun hingga Rp6 triliun, yang akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembagian anggaran ini adalah 50 persen dari APBN, 20 persen dari APBD I, dan 30 persen dari APBD II yang melibatkan kabupaten dan kota di NTB.
(Aws)
