Ketua Partai Buruh Sekaligus Ketua SPN Mengecam Pernyataan Anggota DPR Provinsi
RNN.com - Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN NTB) sekaligus Ketua Exco Partai Buruh NTB, Lalu Wira Sakti, menyampaikan pandangannya terkait polemik yang timbul akibat laporan seorang anggota DPRD Provinsi NTB terhadap warga atas kasus tokoh Buddha yang naik ke mimbar masjid. Dalam keterangannya, ia menyoroti sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kerukunan dan harmoni di tengah masyarakat.
1. Hak Berpendapat Warga Negara
Lalu Wira Sakti menekankan bahwa setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk menyoroti isu-isu yang sensitif. Menurutnya, kebebasan berbicara adalah bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati.
"Semua warga negara memiliki ruang untuk berbicara dan mengungkapkan pandangan mereka. Jika ada yang dianggap tidak sesuai, seharusnya diselesaikan dengan pendekatan musyawarah, bukan dengan langkah hukum yang hanya memperuncing permasalahan," ujarnya.
2. Pentingnya Memahami Nilai-Nilai Agama
Ia juga menyoroti perlunya menjaga kesadaran terhadap nilai-nilai agama dalam masyarakat majemuk seperti NTB. Dalam kasus ini, tindakan tokoh Buddha yang naik ke mimbar masjid, meskipun mungkin didasari niat baik, bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian umat Islam. Namun, hal ini menurutnya harus ditangani dengan cara yang bijaksana.
"Kita harus menghormati norma-norma agama yang ada, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam. Namun, penyelesaian persoalan semacam ini harus melalui dialog yang sehat, bukan dengan tindakan yang memicu ketegangan," tegasnya.
3. Tanggung Jawab DPRD sebagai Wakil Rakyat
Lalu Wira Sakti mengkritisi keputusan anggota DPRD yang memilih jalur hukum dalam menyikapi persoalan ini. Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan peran seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
"Sebagai representasi rakyat, anggota DPRD semestinya mengutamakan peran mediasi dan menjadi teladan dalam meredakan ketegangan. Melaporkan warga hanya karena perbedaan pandangan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi," kata Lalu Wira Sakti.
4. Mengedepankan Dialog untuk Penyelesaian Konflik
Ia menyerukan agar semua pihak lebih mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya, konflik seperti ini tidak perlu diperbesar, apalagi sampai memunculkan tindakan hukum yang justru merugikan keharmonisan sosial.
"Kita harus belajar untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai. Dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik, bukan langkah-langkah yang mengarah pada kriminalisasi," tambahnya.
Pernyataan Akhir
Di akhir keterangannya, Lalu Wira Sakti menyampaikan harapannya agar para pemangku kebijakan, termasuk anggota DPRD, lebih bijaksana dalam menggunakan wewenangnya. Menurutnya, kekuasaan harus digunakan untuk membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah, bukan justru menciptakan jurang pemisah.
"Saya khawatir, jika tindakan seperti ini terus terjadi, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap para wakilnya. DPRD seharusnya menjadi simbol kedekatan dengan masyarakat, bukan sebaliknya," tutupnya.
Pernyataan ini menegaskan perlunya menjaga toleransi dan demokrasi di tengah keberagaman, serta mengingatkan pentingnya peran semua pihak dalam menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan memahami.
(win)
