Paket TANDA Janji Perjuangkan Akses Pupuk untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Daftar Isi
“Kami tidak bisa menjanjikan penurunan harga pupuk, karena pengaturan harga bukan kewenangan bupati,” jelasnya tegas. Ia menegaskan bahwa harga pupuk bersubsidi ditentukan oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah. “Bahkan gubernur sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk mengubah harga pupuk,” tambahnya.
Daeng Paelori juga menyerukan pentingnya solusi nyata dari pemerintah daerah untuk mendukung sektor pertanian. Ia menyoroti perlunya langkah-langkah aktif guna mengatasi persoalan yang dihadapi petani di Lombok Timur. Menurutnya, peningkatan akses pupuk bagi petani merupakan langkah penting untuk menjamin kesejahteraan mereka dan keberlanjutan usaha tani.
Daeng Paelori juga merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2020, yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi. Ia berharap dengan upaya yang serius, petani di Lombok Timur dapat memperoleh pupuk yang mereka butuhkan, sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani setempat.
(win)