KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Mataram Lewat Road to Hakordia 2024
Dian Patria, Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, memberikan penghargaan atas capaian Mataram dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), meski baru-baru ini mengalami penurunan. "Beberapa tahun terakhir, Mataram selalu memimpin dalam MCP di NTB, namun kini turun ke posisi empat. Ini menjadi pengingat bahwa masih ada tantangan, seperti pengelolaan aset, anggaran, dan masalah pokok pikiran (pokir) legislatif. Kami berharap Mataram dapat menjadi contoh daerah dengan tata kelola transparan, menuju smart city," ungkapnya.
Isu Utama Tata Kelola di Kota Mataram
KPK mengidentifikasi sejumlah kelemahan yang berpotensi menimbulkan korupsi di Mataram, di antaranya lemahnya pengawasan internal dan kurangnya independensi aparatur pemerintah. Selain itu, anggaran untuk pokir masih tinggi, diikuti rendahnya komitmen terhadap penyediaan fasilitas sosial dan umum, seperti lahan pemakaman, serta minimnya dukungan anggaran untuk sertifikasi aset pemerintah.
Dalam hal pengadaan barang dan jasa (PBJ), KPK menemukan lima masalah utama, seperti kurang optimalnya konsolidasi pengadaan, belum terlaksananya lelang dini untuk proyek strategis, hingga adanya kecenderungan melibatkan pihak-pihak tertentu dalam lingkaran kekuasaan. Selain itu, beberapa proyek sengaja dipecah untuk menghindari proses tender, yang mengindikasikan penyimpangan anggaran. Praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan juga masih menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pengadaan.
"Kami ingin anggaran ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jika upaya pencegahan tidak efektif, penindakan akan menjadi langkah berikutnya," tegas Dian.
Dukungan terhadap APIP dan Pemda
KPK juga mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Dian menegaskan perlunya transparansi dalam menghadapi tantangan tata kelola di NTB. "Di tengah situasi ekonomi yang sulit, kita perlu bekerja sama membangun NTB dengan tata kelola yang bersih. Pemerintah daerah harus terbuka dan tidak menyembunyikan permasalahan," tambahnya.
Komitmen Pemkot Mataram
Penjabat Sementara Wali Kota Mataram, Tri Budiprayitno, menyatakan komitmen pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. "Pada 2023, nilai MCP Kota Mataram mencapai 90 poin, tertinggi di NTB, dengan nilai SPI 73,81 yang melebihi rata-rata nasional. Meski begitu, menjaga prestasi ini memerlukan upaya lebih keras. Kami harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan," ujarnya.
Tri juga menekankan pentingnya peran pemimpin dalam memberikan teladan antikorupsi. "Setiap individu di pemerintahan harus memulai pencegahan dari dirinya sendiri. Profesionalisme, transparansi, dan karakter antikorupsi harus selalu ditunjukkan," tegasnya.
Rangkaian Acara Road to Hakordia 2024
Road to Hakordia 2024 di Mataram berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 November, dengan berbagai kegiatan seperti penganugerahan penghargaan, sosialisasi antikorupsi, expo, talkshow, hingga lomba untuk anak-anak. Acara ini diprakarsai oleh Inspektorat Kota Mataram sebagai bagian dari persiapan menyambut puncak peringatan Hakordia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 9-10 Desember 2024.
KPK berharap, kegiatan ini dapat mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi serta meningkatkan kesadaran antikorupsi di berbagai kalangan.
(win)
