BPOM dan Pemprov NTB Sinergikan Pengawasan Ketat Obat dan Makanan untuk Kesehatan Masyarakat

Daftar Isi

RNN.com - Pengawasan terhadap obat dan makanan yang semakin solid antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, dalam lokakarya bertema “Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan” yang digelar BPOM RI di Mataram, Kamis (28/11/2024).

Dalam sambutannya, Hassanudin menegaskan bahwa pengawasan obat, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan bukan hanya bertujuan melindungi masyarakat dari produk yang berpotensi membahayakan, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing produk lokal.

"Keamanan dan kualitas produk yang diawasi oleh BPOM menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera," ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan pengawasan yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi dan dinamika pasar. Untuk itu, Hassanudin mengapresiasi kerja keras tim pengawas dari BPOM serta pihak-pihak terkait yang konsisten menjalankan tugasnya.

“Kolaborasi lintas sektor, disertai edukasi kepada masyarakat, sangat penting untuk membangun kesadaran tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu tinggi,” tambahnya.

Hassanudin juga menyatakan dukungannya terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap BPOM terus berperan dalam memastikan keamanan pangan untuk mendukung keberhasilan program tersebut di NTB.

Sementara itu, Kepala BPOM RI, Dr. Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan integritas SDM dan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Selain itu, kami ingin memaksimalkan potensi sumber daya yang ada agar BPOM secara nasional mampu mempertahankan akreditasi WTP dan diakui secara global melalui WHO Listed Authority Global Class,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pengakuan ini akan memperkuat reputasi Indonesia di kancah internasional, setara dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

Lokakarya tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur NTB bersama sejumlah pejabat, termasuk Asisten I dan III Setda NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian, anggota BPK RI, serta peserta dari berbagai instansi terkait.

(win)