Tanwir Soroti Masalah Honorer dan Pungli di Lombok Timur, Janji Solusi Tanpa Bergantung pada Pemerintahan
Daftar Isi
Tanwir, dalam berbagai diskusi, menyampaikan keprihatinannya mengenai kesiapan Lombok Timur dalam hal pemerintahan. Di sisi lain, jumlah tenaga honorer terus meningkat tanpa kendali.
"Jumlah OPD saja ada 32. Di satu dinas, seperti Kominfo, bahkan di bagian resepsionis terdapat 11 tenaga honorer. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang jelas, hanya bergosip," ujar Tanwir saat berkampanye di Kecamatan Selong, Lombok Timur.
Tanwir juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tenaga honorer yang sering kali tidak menerima gaji tepat waktu.
"Saya pernah berkunjung ke Satpol PP, ada yang tidak menerima gaji selama satu tahun karena jumlah tenaga honorer yang berlebihan," ujarnya.
Oleh karena itu, Tanwir menyatakan bahwa pasangan calon Tanda tidak akan memberikan janji muluk-muluk terkait perekrutan tenaga honorer.
"Kami bisa saja merekrut tenaga honorer, tetapi apakah mereka siap jika kami tidak bisa menggaji mereka?" tanyanya kepada masyarakat.
Tanwir menjelaskan bahwa pasangan Tanda memiliki strategi dan solusi khusus agar pemuda bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus bergantung pada pemerintahan.
"Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan BLKI dan LLK. Rencana lebih lanjut akan kami sampaikan setelah tanggal 30 Oktober, dan akan menjadi bahan dalam debat kami," tuturnya.
Tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Tanwir, beberapa waktu lalu seorang oknum honorer di Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi viral di media sosial. Hal ini terjadi karena oknum tersebut menganggap praktik pungutan liar (Pungli) sebagai sesuatu yang wajar.
Oknum honorer tersebut berdalih bahwa Pungli dianggapnya wajar karena ia hanya menerima gaji setiap tiga bulan sekali. Di sisi lain, ia mengaku memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
(win)
