Gubernur NTB Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN di Tengah Pilkada 2024

Daftar Isi

RNN.com - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Mayjen TNI (Purn.) H. Hasanuddin, menyatakan keprihatinan mengenai dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya menjelang Pilkada serentak 2024. Isu ini menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu di provinsi yang dikenal dengan keindahan alamnya.

Dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan terjadi selama fase pendaftaran calon, yang berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024. Kasus-kasus ini kini telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat bahwa pelanggaran netralitas ASN dapat merusak integritas dan kredibilitas pemilu di NTB. Situasi ini menambah tingkat kerawanan pemilu di daerah tersebut. Indeks Kerawanan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu menunjukkan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko konflik, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan selama proses pemilu jika tidak dikelola dengan baik.

Hasanuddin menegaskan bahwa netralitas ASN adalah dasar penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. “Netralitas ASN adalah pilar utama yang harus dijaga. ASN harus memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik sementara,” ujarnya saat menghadiri Deklarasi Netralitas ASN di Lombok Timur pada Kamis (03/10/2024).

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kepala desa, dan perangkat desa, harus berkomitmen pada prinsip netralitas. “ASN harus berdiri di atas kepentingan politik praktis dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

Dugaan pelanggaran ini menjadi sinyal peringatan bagi seluruh ASN di NTB. Mengingat meningkatnya kerawanan, langkah-langkah pengawasan dan edukasi bagi ASN dianggap sangat penting untuk meminimalisir risiko dan memastikan proses Pilkada 2024 berjalan dengan baik.

Bawaslu telah merancang berbagai strategi untuk memantau dan menjaga netralitas ASN, termasuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN terus diperkuat, dengan harapan ASN dapat menjadi teladan dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil.

Publik diharapkan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran netralitas sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih.

Menanggapi potensi pelanggaran yang ada, Hasanuddin berharap semua pihak dapat bersinergi untuk menjaga stabilitas wilayah. “Keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada partisipasi aktif semua elemen masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Bawaslu dan BKN diharapkan segera menindaklanjuti laporan mengenai pelanggaran netralitas ini. Tindakan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 di NTB dapat berlangsung dengan aman dan damai.

(win)