Bupati Lombok Tengah Cetak Sejarah, Raih Paritrana Award Tingkat Bali-Nusra
RNN.com - Setelah sukses meraih penghargaan tingkat Provinsi sebagai Kabupaten Terbaik dalam penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P, M.A.P, akan menjadi satu-satunya Bupati di wilayah Bali-Nusra yang mendapatkan penghargaan Paritrana Award Tahun 2024.
Bupati Lombok Tengah menerima penghargaan Paritrana tingkat Provinsi sekaligus menerima undangan untuk meraih penghargaan tingkat Nasional dalam pertemuan dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Tengah, pada Selasa (03/09/2024) di Praya.
Lalu Pathul Bahri mengungkapkan bahwa masyarakat Lombok Tengah pantas berbangga karena penghargaan ini adalah buah dari kerja keras bersama. "Masyarakat Lombok Tengah layak berbangga dengan penuh rasa syukur karena penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional yang kita raih saat ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama," ujarnya.
Penganugerahan Paritrana yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 12 September 2024 ini akan diberikan kepada 12 Pemerintah Provinsi, 11 Pemerintah Kabupaten/Kota, 10 Badan Usaha, 3 Desa, dan 3 UMKM. Pemberian Paritrana Award 2024 oleh Wakil Presiden RI juga akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Direktur Utama dan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Pathul menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja formal dan informal. "Kami bersama pemerintah daerah sangat serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini, bukan hanya pekerja formal, tetapi pekerja informal juga harus mendapatkan perhatian lebih," tegasnya.
"Perlu kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada 13.600 pekerja formal di sektor pemerintahan selain ASN yang telah terlindungi, dan tidak hanya kesejahteraan pegawai yang memiliki gaji yang diperhatikan, tetapi juga masyarakat kita yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sejak tahun 2023 hingga tahun ini, pemerintah daerah telah memberikan perlindungan kepada 6.000 petani tembakau melalui DBHCHT dan 500 nelayan melalui anggaran daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan," ujar Pathul.
(Jasril)
