Kinerja Triwulan III Pj. Bupati Lotim Memuaskan, Tim Evaluator Beri Apresiasi
RNN.com – Jakarta - Penjabat (Pj.) Bupati
Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, didampingi Pj. Sekretaris Daerah,
Inspektur Daerah, Asisten, serta sejumlah pimpinan OPD, mengikuti rangkaian
evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan ketiga, di lantai 8
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Jumat, (12/07/2024).
Pj. Bupati
memaparkan 10 indikator termasuk pemerintahan, layanan publik, kesehatan,
pendidikan, perizinan, lapangan kerja, dan sub-indikator lainnya, Beberapa
capaian, seperti di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan
cakupan kesehatan semesta (universal health coverage, UHC), dijabarkan di
hadapan evaluator yang terdiri dari delapan orang. Setelah mencapai lebih dari
95% pada akhir 2023, pada pertengahan 2024 ini, Lombok Timur telah mencapai UHC
sebesar 99,16%, setara dengan 1.392.488 jiwa dari total 1.404.343 jiwa,
sehingga target UHC tahun 2024 sebesar 98% sudah terlampaui. Pemerintah
mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 73 miliar pada tahun 2024 dengan
peningkatan hampir Rp 34 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Upaya
pencegahan sejak dini terhadap polio dan perhatian terhadap petugas gizi
sebagai ujung tombak di lapangan mendapat apresiasi dari tim evaluator.
Terdapat 219.458 anak usia 0-7 tahun menjadi sasaran dengan ketersediaan 4.122
pos PIN.
Secara
khusus, Pemda berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan seperti
petani tembakau, Badan Keamanan Desa (BKD), serta nelayan. Pemda memfasilitasi
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.800 orang anggota BKD, 17.500 petani
tembakau, dan 550 nelayan dengan total dana Rp 2.967.340.000.
"Kami
fasilitasi pekerja rentan seperti petani tembakau dan anggota BKD untuk program
BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah harus hadir untuk menopang semua itu," tuturnya.
Selain itu,
Pj. Bupati juga memaparkan bahwa Pemda menjalin MoU dengan Yayasan Relief
Islami Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan
ekstrem. Pemda juga tengah berupaya menuntaskan pelayanan air bersih melalui
SPAM Pantai Selatan yang akan menyediakan 10.000 Sambungan Rumah (SR) bagi
25.000 jiwa untuk meningkatkan akses air minum warga Lombok Timur.
Dari sisi
pengendalian inflasi daerah yang terus dipantau setiap pekannya, Pemda bekerja
sama dengan Kabupaten Bima sebagai daerah penghasil bawang merah untuk
stabilisasi harga bahan pokok. Pemda mendirikan Kios Inflasi bekerja sama
dengan Bank Indonesia, Bank NTB Syariah, dan BUMD, serta melanjutkan kegiatan
sidak bersama Forkopimda ke agen dan distributor bahan pokok, termasuk
distributor dan agen pupuk bersubsidi.
Program
peningkatan akses keuangan masyarakat, LOTIM BERKEMBANG, sebagai salah satu
upaya mendorong tumbuh kembang sektor UMKM, telah menjangkau 1.655 UMKM dengan
nilai subsidi Rp 463.665.000 dan nilai kredit Rp 15.455.500.000.
Pemda juga
mendorong optimalisasi pajak daerah melalui digitalisasi. Pemda telah
meluncurkan aplikasi e-pajak daerah terintegrasi Kanal Digital (administrasi
dan pembayaran). Hingga bulan Juni 2024, tercatat transaksi non-tunai untuk
pajak daerah mencapai lebih dari Rp 27,733 miliar.
"Pemerintah
Lombok Timur terus berupaya hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat
sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha, serta
elemen-elemen lainnya, agar terwujud keselarasan demi mewujudkan Lombok Timur
Berkemajuan," ucapnya.
Di aspek
pelayanan publik, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi pola pelayanan
baru bagi masyarakat Lombok Timur. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses
berbagai bentuk layanan publik di tempat yang menyatu dengan kantor Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
MPP
menyediakan 17 gerai pelayanan mulai dari kependudukan hingga BPJS
Ketenagakerjaan. Bahkan ada pula gerai UMKM dan Dekranasda dengan produk
kerajinan, souvenir, dan makanan khas produk UMKM.
"Keberadaan
MPP diharapkan dapat memberikan pengalaman mengurus pelayanan publik yang lebih
nyaman, cepat, dan tepat bagi masyarakat sebagai upaya optimalisasi pelayanan
publik," ujar Pj. Bupati.
Terlepas
dari apresiasi tim evaluator terhadap kinerja pengendalian inflasi, stunting,
dan pelayanan publik, Pj. Bupati menyampaikan komitmen untuk melaksanakan semua
saran dan masukan yang disampaikan tim evaluator, seperti peningkatan
pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di tengah-tengah petani.
Pj. Bupati
menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak atas capaian dan kinerja, serta
kerjasama selama ini dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Terima
kasih kepada rekan-rekan. Ini bukan capaian personal, ini hasil teamwork yang
baik," ucapnya usai mengikuti evaluasi kinerja.
(win)