Mal Pelayanan Publik Lombok Timur Hadir Juli, Mudahkan Urusan BPJS Hingga Izin Usaha

Daftar Isi

 


RNN.com – Lombok Timur NTB - Penjabat  Bupati Lombok Timur , HM. Juaini Taofik, terus memperkuat persiapan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), Pembangunan MPP merupakan salah satu janji kerja Taofik sejak dilantik pada 26 September 2023, MPP akan resmi mulai beroperasi pada awal Juli 2024.

 

"MPP ini dikerjakan sama pihak ketiga, kita tender cepat. Dan alhamdulillah fisik sekarang sudah jadi dan softwarenya sudah hampir jadi. MPP ini siap beroperasi tanggal 1 Juli 2024 mendatang," ungkap Pj Bupati Lotim, Pada Kamis (27/06/2024).

 

Ia mengingatkan kembali bahwa masalah awal dalam pembangunan ini adalah keterbatasan fiskal yang dialami oleh Pemerintah Daerah (Pemda), Hingga akhirnya, kantor Inspektorat ditetapkan sebagai lokasi awal pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Idealnya, MPP nantinya akan menyediakan 28 macam layanan, Untuk tahap awal, hanya 16 layanan yang siap.

 

"Ada layanan dari PMPTSP, BPJS, dan juga SAMSAT. Pokoknya, semua layanan itu sudah berprogres sekarang," ujarnya.

 

MPP diharapkan menjadi jalan untuk mempermudah layanan kepada Masyarakat, Pj Bupati Lotim  memastikan ada tambahan ruang lain jika nanti ada pusat layanan yang ingin bergabung dengan MPP, ia juga mengatakan bahwa hadirnya MPP di daerah ini juga akan memudahkan para investor masuk ke daerah tersebut.

 

 "MPP ini adalah terobosan kita dalam rangka mempermudah pilihan masyarakat. Kita selalu menekankan pentingnya menyediakan karpet merah untuk investasi, karena investasi ini meningkatkan lapangan kerja dan fiskal daerah," jelasnya.

 

Tim percepatan untuk pendirian MPP dibentuk sejak awal 2024, sehingga fasilitas fisik dan nonfisik bisa segera dibangun. Sejauh ini, MPP telah menelan biaya Rp 1,8 miliar untuk pengadaan fasilitas gedung seperti AC, perangkat lunak, dan lainnya, Juaini juga menitipkan pesan kepada para calon kepala daerah yang nantinya terpilih pada Pilkada 2024 untuk terus mengoptimalkan MPP ini.

 

"Jadi, bukan soal siapa yang menjadi Bupati atau Pj. Tidak ada mandatori di sini. Semoga siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah nantinya akan terus meningkatkan MPP ini," tuturnya.

 

(win)

Whats-App-Image-2024-11-10-at-14-13-10-b754d105