Pj Bupati Lotim Buru Mafia Pupuk Bersubsidi
RNN.com – Lombok Timur NTB - Pemerintah
Daerah Lombok Timur akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan adanya mafia
pupuk yang mencoba melakukan penyelewengan, terutama terkait harga pupuk
bersubsidi.
Oleh karena
itu, Pemda memastikan bahwa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai
wadah koordinasi dalam pengawasan pendistribusian pupuk dan pestisida tetap
dipertahankan.
Hal tersebut
disampaikan Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, H. Muhammad, saat menerima Tim
Satgasus Pencegahan Korupsi Polri yang dipimpin oleh Herbert Nababan bersama
rombongan, di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (15/05/2024).
Adapun
tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memastikan tidak terjadinya
penyelewengan pupuk bersubsidi, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.
Pj. Bupati
menyebutkan bahwa kuota pupuk yang diterima Pemda Lombok Timur meningkat
dibanding tahun sebelumnya, dengan urea meningkat hingga 90% dan NPK hingga
120%.
"Namun,
poin pentingnya adalah kita bisa memastikan pupuk tersebut didistribusikan
sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,"
ucapnya.
Sebelumnya,
Ketua Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Herbert Nababan, menyampaikan bahwa
kunjungan timnya merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi, khususnya
terkait pupuk bersubsidi.
Pihaknya
ingin memastikan bahwa kuota pupuk yang telah diberikan pemerintah pusat tepat
sasaran dan disalurkan tepat waktu guna mendukung usaha tani masyarakat.
"Kami
dari Tim Satgasus berharap Pj. Bupati menandatangani SK Pupuk Subsidi untuk
masing-masing kecamatan yang ada di daerah," ujarnya.
(win)