Akibat Kurang Perhatian Dari Pemda Lombok Timur, Ratusan Guru Honorer Turun Aksi

Daftar Isi

 

RNN.com – Lombok Timur NTB - Ratusan guru Honorer melakukan demonstrasi massal di depan Kantor Bupati Lombok Timur pada Senin (01/04/2024), dengan sebagian dari mereka bahkan bermalam di lokasi tersebut sebagai bentuk protes.

 

Ratusan guru honorer (Guru Tidak Tetap/GTT) berkumpul untuk menuntut kejelasan terkait penerbitan perpanjangan Surat Keputusan (SK) dan penambahan formasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

 

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan mengangkat sebanyak 1.500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari jumlah tersebut, 500 formasi akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, 500 untuk tenaga pendidik atau guru, dan 500 lagi untuk tenaga teknis. Sementara itu, saat ini terdapat lebih dari 2.173 guru honorer di Kabupaten Lombok Timur.

 

"Kita minta penambahan formasi hingga semua honorer terserap, karena kita lihat seringnya peraturan berubah soal pengangkatan honorer," ucap Ketua Forum Guru Honorer Kecamatan Keruak, Angkusnadiamin.

 

Pihaknya juga menekankan pentingnya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga honorer, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

 

"Kita harapkan diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dinamakan bukan THR, tetapi diberikan saat Ramadhan  sehingga diasumsikan THR seperti sebelumnya. Itu sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2034,” ucapnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Hasni, menyatakan bahwa jumlah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan diangkat tahun ini sebanyak 1.500, serta akan ada tambahan 100 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

 

“Kalau terkait SK, guru yang sudah masuk database sedang disiapkan SK-nya,”ungkapnya.

 

Lanjut Hasni, terkait Tunjangan Hari Raya (THR), berdasarkan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk honorer. Meskipun demikian, pihaknya berkomitmen untuk mencari solusi agar honorer tetap mendapatkan tambahan honor seperti yang diberikan pada tahun sebelumnya.

 

"Mendagri bilang tidak ada THR untuk honorer. Kalau memang ada regulasinya, silakan tunjukan ke kami. Mungkin nanti kita cari jalannya dengan mengganti nama ataupun yang lain," ucapnya.

 

Unjuk rasa tersebut berlangsung hingga Senin siang. Perwakilan guru honorer melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, ratusan honorer lainnya tetap menunggu di luar ruangan, bahkan melakukan aksi teatrikal dengan tiduran di pintu masuk ruang rapat sebagai bentuk protes.

 

(win)