Tunjukkan Hasil Memuaskan,Evaluasi Triwulan II Pj Gubernur NTB Berjalan Sukses

Daftar Isi

 

RNN.com – Mataram NTB - Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, berhasil menyelesaikan Evaluasi Triwulan II Penugasan Penjabat Gubernur NTB dengan sukses. Evaluasi ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir MSi, bersama dengan belasan evaluator dari berbagai direktorat di Kemendagri. Acara evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta.

 

"Dibanding evaluasi pertama tanggal 20 Desember 2023 yang penuh ketegangan, evaluasi kedua terasa lebih rileks. Satu persatu wajah evaluator terasa sudah familiar. Sering duduk bersama dalam berbagai rapat koordinasi. Sebagai mitra kerja Kemendagri dan pemda," ujar Pj Gubernur NTB.

 

Sebelum memaparkan 10 obyek yang dievaluasi, terlebih dahulu dilaporkan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di NTB.

 

Dalam bidang pemerintahan dan politik, dilaporkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) berlangsung dengan lancar di NTB. Namun, beberapa catatan kritis muncul, seperti terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, serta adanya ketegangan pada proses pleno di berbagai tingkatan. Meskipun demikian, berbagai insiden yang terjadi berhasil ditangani dengan baik.

 

Perolehan suara Pilpres di NTB juga dilaporkan, di mana Pasangan Calon (Paslon) 1 memperoleh 850.539 suara (26,20%), Paslon 2 memperoleh 2.154.843 suara (66,37%), dan Paslon 3 memperoleh 241.106 suara (7,43%).

 

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan, Miq Gite melaporkan kemajuan signifikan yang telah dicapai. Proyek pembangunan smelter PT AMNT telah mencapai lebih dari 80% dari targetnya. Selain itu, pembangunan Bendungan Tiu Suntuk, pengembangan budi daya rumput laut dalam skala besar dari hulu hingga hilir, serta mekanisasi di Teluk Ekas telah diresmikan oleh Menko Marves, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, pada tanggal 29 Februari 2024.

 

Tak hanya itu, proyek pembangunan hotel dan fasilitas untuk sport tourism di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika juga telah dilaksanakan. Sementara itu, pembangunan jalan nasional di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan proyek-proyek lainnya menandakan semangat pembangunan yang berkembang pesat di NTB.

 

Sementara itu, dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, Penjabat (Pj) Gubernur NTB melaporkan situasi serta dinamika kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, yang terpengaruh oleh perubahan musim menuju musim hujan. Perubahan ini seringkali diiringi oleh musibah dan bencana, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, serta kejadian pohon tumbang. Cuaca ekstrem juga telah mengganggu distribusi logistik dan pelayaran antar pulau, memberikan tantangan tambahan bagi masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemulihan dan penanggulangan dampak dari bencana tersebut.

 

Terkait dengan evaluasi 10 objek, Miq Gite melaporkan bahwa pertama, terdapat perhatian khusus terhadap inflasi. Pj Gubernur NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin mengikuti rapat koordinasi pusat dan daerah tentang pengendalian inflasi setiap hari Senin pagi pukul 09.00 WITA secara virtual, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri atau wakilnya dari Inspektur Jenderal Kemendagri. Rilis angka inflasi NTB mengalami fluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perayaan hari besar keagamaan, perubahan cuaca, kelancaran distribusi barang, dan lain sebagainya.

 

Berdasarkan catatan statistik, angka inflasi tahunan NTB pada bulan Februari 2024 (YoY) mencapai 3,00%. Sedangkan, angka inflasi tahunan NTB pada bulan yang sama (month to month) sebesar 0,09%. Untuk mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadhan, TPID Provinsi/Kabupaten/Kota meningkatkan operasi pasar dan gerakan pasar murah dengan melibatkan mitra strategis terkait. Melalui operasi pasar dan gerakan pasar murah, dapat mengatasi lonjakan harga beras yang terjadi. Lonjakan harga beras ini dipengaruhi oleh isu ketersediaan stok beras yang terbatas. Namun, dengan tiba musim panen dan panen raya pada bulan Maret 2024, harga beras perlahan mulai turun menuju tingkat normal. Pada tahun 2023, NTB berhasil masuk dalam 10 Provinsi dengan luas panen padi terluas, mencapai 287.512 hektar.

 

Kedua, terkait dengan isu Stunting, Miq Gite melaporkan bahwa berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, dari total 450.243 jumlah balita di NTB pada Triwulan I, jumlah balita yang mengalami stunting pada Triwulan II sebanyak 56.346 orang (13,42%), lengkap dengan data by name by address. Kabar baiknya, menurut data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI), NTB tercatat sebagai provinsi yang paling berhasil menurunkan angka stunting dari 32,7% menjadi 24,6%. Penurunan sebesar 8,1% ini merupakan penurunan stunting terbesar di seluruh Indonesia. Dengan konsistensi dan peningkatan upaya dalam penurunan angka stunting ini, diprediksi bahwa NTB akan berhasil mencapai target nasional untuk angka stunting kurang dari 14% pada tahun 2024 ini.

 

Ketika melaporkan dan mengulas berbagai usaha yang telah dilakukan dalam penanggulangan stunting di NTB, terlintas beragam upaya sungguh-sungguh yang telah diinisiasi dan dimotori oleh Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd. Ibu Wakil Gubernur menunjukkan komitmen yang sangat kuat dan konsisten bersama dengan kepala OPD, TP PKK, BKKBN, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mendatangi kelompok sasaran dengan memobilisasi kader posyandu keluarga, kader PKK, dan lainnya.

 

Ketiga, Miq Gite memberikan laporan mengenai BUMD. Pemerintah Provinsi NTB memiliki empat BUMD, yaitu: PT. Gerbang NTB Emas (GNE), PT Bank NTB Syariah, PT BPR NTB, dan PT Jamkrida NTB Bersaing. Semuanya dalam kondisi sehat. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga memiliki kepemilikan saham pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

 

Salah satu indikator kesehatan BUMD adalah kemampuannya untuk menghasilkan laba dan menyetorkan dividen ke kas daerah sesuai dengan tujuan pendiriannya. Kontribusi dividen BUMD Provinsi NTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar 2,97%. Namun demikian, perlu diakui bahwa saat ini semua BUMD Provinsi NTB belum memenuhi modal dasar dan modal disetor yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi NTB sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).

 

Untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur pemenuhan modal inti sebesar 3 Triliun Rupiah, Bank NTB Syariah misalnya, sedang membangun Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT. Bank Jatim.

 

Progres KUB ini cukup positif. Pada tanggal 16 Januari 2024, saya mendampingi PT Bank NTB Syariah dalam koordinasi ke Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 8 Maret 2024, Direksi Bank NTB Syariah telah melakukan pembahasan Shareholder Agreement (SHA) dengan tim Direksi Bank Jatim.

 

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB Syariah tanggal 26 Maret 2024, salah satu agenda pembahasan adalah persetujuan KUB dengan PT Bank Jatim. Tanggal 28 Maret 2024, bila tidak ada halangan, Pejabat Gubernur Jatim - Bapak Adhi Karyono dijadwalkan akan datang ke NTB untuk menyelesaikan KUB antara kedua bank daerah ini.

 

Keempat, terkait dengan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, terdapat 203 layanan publik dan terdapat 4 unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemprov NTB yang tercatat dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), yaitu DPMPTSP, RSUP, Dinsos, dan Bappenda NTB.

 

Pemerintah Provinsi NTB terus berinovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dengan mendukung terbentuknya Mall Pelayanan Publik di Lombok Tengah dan Kota Mataram pada tahun 2023. Pada tahun 2024, direncanakan pembentukan 4 MPP di Lotim, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan KSB. Sementara sisanya dijadwalkan akan terbentuk pada tahun 2025, yaitu di KLU, Lobar, Sumbawa, dan Dompu.

 

Kelima, mengenai Pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 mencapai 2,98 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 177 ribu orang dibandingkan tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka (TPP) pada tahun 2023 sebesar 2,80%, mengalami penurunan sebesar 0,09% dibandingkan tahun 2022. Dengan menggeliatkan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah, serta meningkatkan kebutuhan pekerja migran Indonesia di luar negeri, tentu akan membuka peluang lapangan kerja baru.

 

Keenam, terkait dengan Kemiskinan Ekstrem. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 751.230 jiwa (13,85%), meningkat 0,17% dari tahun 2022. Adapun kemiskinan ekstrem mengalami penurunan sebesar 0,65% (32.939 jiwa) dari tahun 2022 menjadi 143.090 jiwa (2,64%) pada tahun 2023. Penurunan ini belum signifikan, menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakmampuan penuntasan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada akhir tahun 2024.

 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di NTB, antara lain dengan komitmen kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur nomor 045-343/2023 tentang Pemetaan Desa Prioritas Desa Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di NTB, pemutakhiran data, penguatan TKPKD, pemetaan program, penguatan gerakan multipihak, serta pemberian bantuan melalui kegiatan Jumat Salam kepada UMKM dan IKM berbasis pada data P3KE.

 

Ketujuh, mengenai Kesehatan. Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kelengkapan sarana prasarana dan alat rumah sakit sudah mencapai 70,80%, melebihi standar nasional sebesar 60%. Dari 45 rumah sakit yang ada, hanya 4 rumah sakit yang memiliki sarana prasarana dan alat di bawah 60%. Layanan unggulan yang tersedia antara lain: onkologi terpadu, pelayanan jantung terpadu, radioterapi, PCC, pelayanan KIA strata paripurna, serta sistem rujukan komunikasi tiga pilar. Dokter spesialis tersebar di 10 kabupaten/kota sebanyak 531 orang. Meskipun demikian, NTB masih membutuhkan 160 dokter spesialis lagi.

 

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis ini antara lain dengan mengirim 37 orang dokter untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis, merekrut 12 orang dokter spesialis melalui formasi CPNS dan P3K, serta membuka program studi pendidikan dokter spesialis bedah, obgyn, dan spesialis kefokteran kelautan di Unram dan lain-lain. Pemprov NTB juga mendapatkan penghargaan nasional karena mengcover 97,31% Universal Health Coverage (UHC).

 

Kedelapan, terkait dengan Penyerapan Anggaran. Upaya yang dilakukan untuk percepatan penyerapan anggaran di lingkup pemprov NTB antara lain dengan menerbitkan Instruksi Gubernur nomor 027-708/2023 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta berbagai ketentuan organik lainnya yang mendorong pengadaan langsung secara elektronik/e-purchasing sebagai persyaratan pengajuan SPM-LS. Realisasi belanja APBD NTB hingga tanggal 29 Februari 2024, baru mencapai 4,27% (Rp. 260.989.254.736,00) dari total belanja 2024 sebesar Rp. 6.108.572.143.903,00. Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat per 29 Februari 2024 sudah mencapai 15,77% dari pagu sebesar Rp. 25,196 Triliun.

 

Kesembilan, mengenai Kegiatan Unggulan. Program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024 - 2026 merupakan bagian integral dari program nasional yang fokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi. Selain itu, terdapat program-program lokal yang implementasinya diintegrasikan menjadi menu kegiatan pada Jumat Salam maupun sosialisasi program Senin Sehat, Selasa Makmur, Rabu Cerdas, dan Kamis Bahagia. Respons masyarakat terhadap pelaksanaan Jumat Salam sangat positif sebagai media dialog untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat.

 

Kesepuluh, terkait dengan Perizinan. Terdapat 927 jenis perizinan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diampu oleh DPMPTSP NTB. P

 

ada sistem OSS (Online Single Submission) periode 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024, telah terbit 39.809 NIB (Nomor Induk Berusaha) serta berbagai izin nonizin lainnya. Realisasi investasi NTB tahun 2023 telah melewati target nasional, mencapai Rp. 39,89 Triliun (175%) dari target Rp. 22,8 Triliun. Untuk tetap menggairahkan iklim investasi di NTB, akan terus dilakukan upaya-upaya seperti updating peta potensi investasi daerah, memperluas jangkauan informasi perizinan, mempermudah akses pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik, dan meningkatkan peran satgas percepatan investasi dalam memediasi permasalahan atau konflik investasi di daerah. Uraian yang komprehensif didukung dengan penjelasan teknis kepala OPD pendamping yang lebih detail, memperlancar proses evaluasi yang berjalan sangat baik. Berbagai saran dan masukan dari evaluator menjadi catatan penting untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian, terutama penuntasan kemiskinan ekstrem, akan menjadi topik bahasan pada rapat konsolidasi pusat dan daerah yang diassistensi oleh tim evaluator baik secara online maupun offline.

 

(win)