Tunjukkan Hasil Memuaskan,Evaluasi Triwulan II Pj Gubernur NTB Berjalan Sukses
RNN.com – Mataram NTB - Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H.
Lalu Gita Ariadi, M.Si, berhasil menyelesaikan Evaluasi Triwulan II Penugasan
Penjabat Gubernur NTB dengan sukses. Evaluasi ini dipimpin oleh Inspektur
Jenderal (Irjen) dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Komjen Pol Drs. Tomsi
Tohir MSi, bersama dengan belasan evaluator dari berbagai direktorat di
Kemendagri. Acara evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 di
Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta.
"Dibanding evaluasi pertama tanggal 20 Desember 2023
yang penuh ketegangan, evaluasi kedua terasa lebih rileks. Satu persatu wajah
evaluator terasa sudah familiar. Sering duduk bersama dalam berbagai rapat
koordinasi. Sebagai mitra kerja Kemendagri dan pemda," ujar Pj Gubernur
NTB.
Sebelum memaparkan 10 obyek yang dievaluasi, terlebih dahulu
dilaporkan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di NTB.
Dalam bidang pemerintahan dan politik, dilaporkan bahwa
Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) berlangsung dengan
lancar di NTB. Namun, beberapa catatan kritis muncul, seperti terjadinya
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, serta adanya
ketegangan pada proses pleno di berbagai tingkatan. Meskipun demikian, berbagai
insiden yang terjadi berhasil ditangani dengan baik.
Perolehan suara Pilpres di NTB juga dilaporkan, di mana
Pasangan Calon (Paslon) 1 memperoleh 850.539 suara (26,20%), Paslon 2
memperoleh 2.154.843 suara (66,37%), dan Paslon 3 memperoleh 241.106 suara
(7,43%).
Dalam bidang pelaksanaan pembangunan, Miq Gite melaporkan
kemajuan signifikan yang telah dicapai. Proyek pembangunan smelter PT AMNT
telah mencapai lebih dari 80% dari targetnya. Selain itu, pembangunan Bendungan
Tiu Suntuk, pengembangan budi daya rumput laut dalam skala besar dari hulu
hingga hilir, serta mekanisasi di Teluk Ekas telah diresmikan oleh Menko
Marves, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, pada tanggal 29 Februari
2024.
Tak hanya itu, proyek pembangunan hotel dan fasilitas untuk
sport tourism di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika juga telah
dilaksanakan. Sementara itu, pembangunan jalan nasional di Kabupaten Lombok
Utara (KLU) dan proyek-proyek lainnya menandakan semangat pembangunan yang
berkembang pesat di NTB.
Sementara itu, dalam bidang pembinaan kemasyarakatan,
Penjabat (Pj) Gubernur NTB melaporkan situasi serta dinamika kehidupan ekonomi
dan sosial masyarakat, yang terpengaruh oleh perubahan musim menuju musim
hujan. Perubahan ini seringkali diiringi oleh musibah dan bencana, seperti
banjir, tanah longsor, puting beliung, serta kejadian pohon tumbang. Cuaca
ekstrem juga telah mengganggu distribusi logistik dan pelayaran antar pulau,
memberikan tantangan tambahan bagi masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemulihan
dan penanggulangan dampak dari bencana tersebut.
Terkait dengan evaluasi 10 objek, Miq Gite melaporkan bahwa
pertama, terdapat perhatian khusus terhadap inflasi. Pj Gubernur NTB bersama
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin mengikuti rapat koordinasi
pusat dan daerah tentang pengendalian inflasi setiap hari Senin pagi pukul
09.00 WITA secara virtual, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri atau
wakilnya dari Inspektur Jenderal Kemendagri. Rilis angka inflasi NTB mengalami
fluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor seperti perayaan hari besar keagamaan, perubahan cuaca,
kelancaran distribusi barang, dan lain sebagainya.
Berdasarkan catatan statistik, angka inflasi tahunan NTB pada
bulan Februari 2024 (YoY) mencapai 3,00%. Sedangkan, angka inflasi tahunan NTB
pada bulan yang sama (month to month) sebesar 0,09%. Untuk mengendalikan
inflasi menjelang bulan Ramadhan, TPID Provinsi/Kabupaten/Kota meningkatkan
operasi pasar dan gerakan pasar murah dengan melibatkan mitra strategis
terkait. Melalui operasi pasar dan gerakan pasar murah, dapat mengatasi
lonjakan harga beras yang terjadi. Lonjakan harga beras ini dipengaruhi oleh isu
ketersediaan stok beras yang terbatas. Namun, dengan tiba musim panen dan panen
raya pada bulan Maret 2024, harga beras perlahan mulai turun menuju tingkat
normal. Pada tahun 2023, NTB berhasil masuk dalam 10 Provinsi dengan luas panen
padi terluas, mencapai 287.512 hektar.
Kedua, terkait dengan isu Stunting, Miq Gite melaporkan bahwa
berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, dari
total 450.243 jumlah balita di NTB pada Triwulan I, jumlah balita yang
mengalami stunting pada Triwulan II sebanyak 56.346 orang (13,42%), lengkap
dengan data by name by address. Kabar baiknya, menurut data terbaru dari Survei
Kesehatan Indonesia (SKI), NTB tercatat sebagai provinsi yang paling berhasil
menurunkan angka stunting dari 32,7% menjadi 24,6%. Penurunan sebesar 8,1% ini
merupakan penurunan stunting terbesar di seluruh Indonesia. Dengan konsistensi
dan peningkatan upaya dalam penurunan angka stunting ini, diprediksi bahwa NTB
akan berhasil mencapai target nasional untuk angka stunting kurang dari 14%
pada tahun 2024 ini.
Ketika melaporkan dan mengulas berbagai usaha yang telah
dilakukan dalam penanggulangan stunting di NTB, terlintas beragam upaya
sungguh-sungguh yang telah diinisiasi dan dimotori oleh Wakil Gubernur Dr. Ir.
Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd. Ibu Wakil Gubernur menunjukkan komitmen yang
sangat kuat dan konsisten bersama dengan kepala OPD, TP PKK, BKKBN, dan
pihak-pihak terkait lainnya dalam mendatangi kelompok sasaran dengan
memobilisasi kader posyandu keluarga, kader PKK, dan lainnya.
Ketiga, Miq Gite memberikan laporan mengenai BUMD. Pemerintah
Provinsi NTB memiliki empat BUMD, yaitu: PT. Gerbang NTB Emas (GNE), PT Bank
NTB Syariah, PT BPR NTB, dan PT Jamkrida NTB Bersaing. Semuanya dalam kondisi
sehat. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga memiliki kepemilikan saham pada
PT. Asuransi Bangun Askrida.
Salah satu indikator kesehatan BUMD adalah kemampuannya untuk
menghasilkan laba dan menyetorkan dividen ke kas daerah sesuai dengan tujuan
pendiriannya. Kontribusi dividen BUMD Provinsi NTB terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar 2,97%. Namun demikian,
perlu diakui bahwa saat ini semua BUMD Provinsi NTB belum memenuhi modal dasar
dan modal disetor yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi NTB sebagai
Pemegang Saham Pengendali (PSP).
Untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 yang
mengatur pemenuhan modal inti sebesar 3 Triliun Rupiah, Bank NTB Syariah
misalnya, sedang membangun Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT. Bank Jatim.
Progres KUB ini cukup positif. Pada tanggal 16 Januari 2024,
saya mendampingi PT Bank NTB Syariah dalam koordinasi ke Surabaya, Jawa Timur.
Pada tanggal 8 Maret 2024, Direksi Bank NTB Syariah telah melakukan pembahasan
Shareholder Agreement (SHA) dengan tim Direksi Bank Jatim.
Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB Syariah
tanggal 26 Maret 2024, salah satu agenda pembahasan adalah persetujuan KUB
dengan PT Bank Jatim. Tanggal 28 Maret 2024, bila tidak ada halangan, Pejabat
Gubernur Jatim - Bapak Adhi Karyono dijadwalkan akan datang ke NTB untuk
menyelesaikan KUB antara kedua bank daerah ini.
Keempat, terkait dengan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023,
terdapat 203 layanan publik dan terdapat 4 unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Pemprov NTB yang tercatat dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
(SIPPN), yaitu DPMPTSP, RSUP, Dinsos, dan Bappenda NTB.
Pemerintah Provinsi NTB terus berinovasi dalam
menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dengan mendukung terbentuknya
Mall Pelayanan Publik di Lombok Tengah dan Kota Mataram pada tahun 2023. Pada
tahun 2024, direncanakan pembentukan 4 MPP di Lotim, Kabupaten Bima, Kota Bima,
dan KSB. Sementara sisanya dijadwalkan akan terbentuk pada tahun 2025, yaitu di
KLU, Lobar, Sumbawa, dan Dompu.
Kelima, mengenai Pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada
tahun 2023 mencapai 2,98 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 177 ribu
orang dibandingkan tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka (TPP) pada tahun
2023 sebesar 2,80%, mengalami penurunan sebesar 0,09% dibandingkan tahun 2022.
Dengan menggeliatkan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah, serta
meningkatkan kebutuhan pekerja migran Indonesia di luar negeri, tentu akan
membuka peluang lapangan kerja baru.
Keenam, terkait dengan Kemiskinan Ekstrem. Pada tahun 2023,
jumlah penduduk miskin di NTB mencapai 751.230 jiwa (13,85%), meningkat 0,17%
dari tahun 2022. Adapun kemiskinan ekstrem mengalami penurunan sebesar 0,65%
(32.939 jiwa) dari tahun 2022 menjadi 143.090 jiwa (2,64%) pada tahun 2023.
Penurunan ini belum signifikan, menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakmampuan
penuntasan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada akhir tahun 2024.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk percepatan penurunan
kemiskinan ekstrem di NTB, antara lain dengan komitmen kebijakan yang tertuang
dalam Keputusan Gubernur nomor 045-343/2023 tentang Pemetaan Desa Prioritas
Desa Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di NTB, pemutakhiran data, penguatan
TKPKD, pemetaan program, penguatan gerakan multipihak, serta pemberian bantuan
melalui kegiatan Jumat Salam kepada UMKM dan IKM berbasis pada data P3KE.
Ketujuh, mengenai Kesehatan. Pemerintah Provinsi NTB terus
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarana
prasarana dan alat kesehatan rumah sakit ditingkatkan baik dari segi kuantitas
maupun kualitasnya. Kelengkapan sarana prasarana dan alat rumah sakit sudah
mencapai 70,80%, melebihi standar nasional sebesar 60%. Dari 45 rumah sakit
yang ada, hanya 4 rumah sakit yang memiliki sarana prasarana dan alat di bawah
60%. Layanan unggulan yang tersedia antara lain: onkologi terpadu, pelayanan
jantung terpadu, radioterapi, PCC, pelayanan KIA strata paripurna, serta sistem
rujukan komunikasi tiga pilar. Dokter spesialis tersebar di 10 kabupaten/kota
sebanyak 531 orang. Meskipun demikian, NTB masih membutuhkan 160 dokter
spesialis lagi.
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kekurangan
dokter spesialis ini antara lain dengan mengirim 37 orang dokter untuk
mengikuti program pendidikan dokter spesialis, merekrut 12 orang dokter
spesialis melalui formasi CPNS dan P3K, serta membuka program studi pendidikan
dokter spesialis bedah, obgyn, dan spesialis kefokteran kelautan di Unram dan
lain-lain. Pemprov NTB juga mendapatkan penghargaan nasional karena mengcover
97,31% Universal Health Coverage (UHC).
Kedelapan, terkait dengan Penyerapan Anggaran. Upaya yang
dilakukan untuk percepatan penyerapan anggaran di lingkup pemprov NTB antara
lain dengan menerbitkan Instruksi Gubernur nomor 027-708/2023 tentang
percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta berbagai ketentuan
organik lainnya yang mendorong pengadaan langsung secara
elektronik/e-purchasing sebagai persyaratan pengajuan SPM-LS. Realisasi belanja
APBD NTB hingga tanggal 29 Februari 2024, baru mencapai 4,27% (Rp.
260.989.254.736,00) dari total belanja 2024 sebesar Rp. 6.108.572.143.903,00.
Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat per 29 Februari 2024 sudah
mencapai 15,77% dari pagu sebesar Rp. 25,196 Triliun.
Kesembilan, mengenai Kegiatan Unggulan. Program unggulan yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024 - 2026
merupakan bagian integral dari program nasional yang fokus pada penuntasan
kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi. Selain itu,
terdapat program-program lokal yang implementasinya diintegrasikan menjadi menu
kegiatan pada Jumat Salam maupun sosialisasi program Senin Sehat, Selasa
Makmur, Rabu Cerdas, dan Kamis Bahagia. Respons masyarakat terhadap pelaksanaan
Jumat Salam sangat positif sebagai media dialog untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat.
Kesepuluh, terkait dengan Perizinan. Terdapat 927 jenis
perizinan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diampu oleh DPMPTSP NTB. P
ada sistem OSS (Online Single Submission) periode 1 Desember
2023 sampai dengan 31 Januari 2024, telah terbit 39.809 NIB (Nomor Induk
Berusaha) serta berbagai izin nonizin lainnya. Realisasi investasi NTB tahun
2023 telah melewati target nasional, mencapai Rp. 39,89 Triliun (175%) dari
target Rp. 22,8 Triliun. Untuk tetap menggairahkan iklim investasi di NTB, akan
terus dilakukan upaya-upaya seperti updating peta potensi investasi daerah,
memperluas jangkauan informasi perizinan, mempermudah akses pelayanan melalui
Mall Pelayanan Publik, dan meningkatkan peran satgas percepatan investasi dalam
memediasi permasalahan atau konflik investasi di daerah. Uraian yang
komprehensif didukung dengan penjelasan teknis kepala OPD pendamping yang lebih
detail, memperlancar proses evaluasi yang berjalan sangat baik. Berbagai saran
dan masukan dari evaluator menjadi catatan penting untuk penyempurnaan di masa
yang akan datang. Terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian, terutama
penuntasan kemiskinan ekstrem, akan menjadi topik bahasan pada rapat
konsolidasi pusat dan daerah yang diassistensi oleh tim evaluator baik secara
online maupun offline.
(win)