Pj Bupati Lotim Tegaskan TPID Perhatikan Komoditas Pemicu Lonjakan Indeks Perkembangan Harga
RNN.com – Lombok Timur NTB - Penjabat (Pj) Bupati
Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengingatkan Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID) Lombok Timur untuk memperhatikan sejumlah komoditas yang dianggap
sebagai pemicu kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lombok Timur pada pekan
lalu.
Selain meminta TPID untuk
berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak yang berperan dalam perkembangan
harga, ia juga meminta agar dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan
daerah lain sebagai upaya stabilisasi, termasuk mempertimbangkan penggunaan
belanja tidak terduga (BTT) sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Dalam
Negeri.
"Komoditas tersebut adalah
cabai rawit, daging sapi, dan daging ayam ras. Saya berharap harga komoditas
tersebut dapat kembali stabil di pekan ini, Sebanyak
10 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan IPH tertinggi pada pekan
pertama Maret 2024 ini. Salah satunya Lombok Timur dengan IPH mencapai 7,99%" ungkap Pj. Bupati usai
mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara
virtual pada Rabu (13/03/2024).
Pada rapat daring tersebut,
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan kepada
masing-masing kepala daerah agar meningkatkan pelaksanaan serta memantau
gerakan menanam, terutama bagi daerah-daerah yang capaiannya belum mampu mengatasi
inflasi. Selain itu, juga disarankan untuk melakukan operasi pasar secara
masif.
"Kepala daerah lebih
perhatian terhadap pelaksanan operasi pasar, jangan sampai dari minggu ke
minggu harga-harga khususnya beras, belum dapat dikendalikan," ujarnya.
Berdasarkan pemantauan harga SP2KP
pada Pekan pertama Maret 2024, ada beberapa komoditas pangan yang menunjukkan
tren peningkatan harga, diantaranya; cabai merah naik sebesar 9,15%, minyak
goreng 0,44%, telur ayam ras 5,26%, beras 3,06%, daging ayam ras 4,34% dan
cabai rawit naik 15,94%.
Selain Penjabat Bupati Lombok
Timur H. Muhammad Juaini Taofik, rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah
tersebut diikuti pula seluruh gubernur, walikota, dan bupati se Indonesia.
(win)