Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok, Pemprov NTB Gelar Pasar Murah Menjelang Ramadhan
RNN.com - Mataram - Sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok dan menjaga stabilitas inflasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat dengan memperbanyak kegiatan pasar murah menjelang bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah.
Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, secara tegas menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari serbuan masyarakat ke satu titik, sehingga potensi dampak negatif bisa diminimalkan. "Ini demi menghindari serbuan masyarakat jika dilakukan hanya di satu titik, sehingga hal-hal negatif yang tidak diinginkan bisa terhindari," ujar Gita Ariadi di Mataram pada Jumat.
Dalam upayanya, Pemerintah Provinsi NTB telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelenggarakan operasi pasar murah di berbagai tempat. "Operasi pasar dan gerakan pasar murah dilaksanakan di banyak tempat, agar bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas," tambahnya.
Ketika menjelang Hari Besar Keagamaan (HBK), dinamika harga di pasaran berpotensi meningkat karena aktivitas ekstra masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa stok cadangan beras di provinsi dan kabupaten/kota mencapai 53 ton. Jumlah tersebut dianggap sudah cukup untuk mengantisipasi persediaan selama bulan puasa hingga Lebaran. "Untuk ketersediaan beras kita sampai Lebaran masih aman," ucapnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kelangkaan beras di pasaran, Fathul Gani meminta agar masyarakat tidak melakukan panic buying. Pemerintah berkomitmen untuk menekan harga beras menjadi stabil dengan berbagai upaya yang akan dilakukan. "Jangan panic buying, karena persediaan beras kita aman. Simpan beras boleh dan gunakan saja beras yang ada dulu. Kalau sudah habis baru beli lagi," imbau Fathul Gani.
Pasar murah menjelang Ramadhan bukan hanya menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga sebagai wujud empat strategi pengendalian inflasi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Yaitu, keterjangkauan dan stabilitas harga, ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pangan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat NTB, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(Aws)
