Lotim dan KSB Bangun Aliansi Pengendalian Inflasi, Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Regional
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperkuat kerja sama antardaerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat yang digelar di Kabupaten Lombok Timur, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema "Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah" itu menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah kedua pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, khususnya terkait fluktuasi harga pangan dan kelancaran distribusi komoditas.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengatakan bahwa pengendalian inflasi tidak lagi dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, berbagai persoalan mulai dari perubahan iklim, gangguan distribusi hingga ketidakseimbangan pasokan membuat sinergi antardaerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama ini mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi kepada masyarakat.
Berbagai langkah konkret telah dijalankan pemerintah daerah melalui sejumlah organisasi perangkat daerah. Di sektor pertanian, misalnya, dilakukan penyediaan bibit tanaman hortikultura dalam polybag bagi kelompok PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dengan nilai anggaran mencapai Rp1,1 miliar. Selain itu, pemerintah juga membangun greenhouse budidaya cabai dan tanaman hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola oleh BUMD PD Agro Selaparang.
Sementara pada sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan belanja kebutuhan pokok dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar yang diperuntukkan bagi lebih dari 198 ribu rumah tangga pada kelompok desil 1 hingga 3. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan tunai sebesar Rp3 miliar kepada guru mengaji, marbot, dan tenaga pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Selain memperkuat program internal, Lombok Timur juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, Bulog, dan para pelaku usaha komoditas cabai. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui operasi pasar murah di seluruh kecamatan, pemantauan harga secara berkala di pasar tradisional, hingga edukasi publik untuk mengantisipasi terjadinya pembelian berlebihan (panic buying).
Edwin berharap pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan, tetapi juga melahirkan langkah nyata yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Syahril, menilai inflasi harus dipahami sebagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar indikator ekonomi dalam laporan statistik.
Menurutnya, hubungan ekonomi antara Lombok Timur dan Sumbawa Barat sangat erat. Perubahan harga komoditas di salah satu wilayah akan memberikan dampak terhadap wilayah lainnya karena keduanya berada dalam satu rantai ekonomi regional.
Ia menjelaskan bahwa Lombok Timur memiliki keunggulan sebagai daerah penghasil berbagai komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur. Namun demikian, daerah tersebut masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga saat panen raya dan distribusi keluar daerah. Sebaliknya, Sumbawa Barat memiliki tingkat konsumsi dan daya beli yang tinggi seiring berkembangnya sektor pertambangan, tetapi masih bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.
Untuk membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih berkelanjutan, Syahril menawarkan lima strategi kolaboratif antara kedua daerah. Strategi tersebut meliputi integrasi sistem informasi harga dan stok pangan berbasis early warning system, penguatan jaringan logistik lintas laut agar biaya distribusi lebih efisien, pengembangan kawasan produksi dan hilirisasi komoditas secara bersama, koordinasi operasi pasar serta cadangan pangan, hingga peningkatan literasi ekonomi masyarakat.
Melalui forum tersebut, kedua pemerintah daerah berkomitmen menyusun langkah teknis sebagai tindak lanjut kerja sama. Kesepakatan yang dibangun diharapkan mampu menciptakan sistem pengendalian inflasi yang lebih efektif sekaligus menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.(red)
