Sekda Lotim Tegaskan Opjar PBB-P2 Harus Dijalankan dengan Niat Ikhlas dan Tanggung Jawab

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengajak seluruh jajaran Tim Operasi Kejar (Opjar) Piutang Pajak PBB-P2 untuk bekerja dengan niat tulus dan penuh tanggung jawab. Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan pembekalan bagi tim Opjar tingkat kabupaten yang digelar di Ballroom lantai 2, Rabu (2/7/2025).

Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa pekerjaan yang diemban bukan semata rutinitas administratif, melainkan bentuk pengabdian dan ibadah. Ia menyebut bahwa setiap era pemerintahan menghadapi tantangan berbeda. Jika sebelumnya Lombok Timur bergulat dengan dampak bencana gempa dan pandemi, kini perhatian beralih ke penguatan fiskal daerah.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting untuk menopang struktur APBD kita yang masih memerlukan penguatan. Di sinilah peran Tim Opjar sangat strategis,” tegas Juaini.

Ia pun memaparkan sembilan strategi utama yang menjadi pedoman tim Opjar dalam menjalankan tugas. Strategi tersebut antara lain pemutakhiran data wajib pajak, klasifikasi segmen wajib pajak, pemahaman terhadap jenis pajak yang akan ditagih, pendekatan penagihan secara bertahap dan persuasif, sosialisasi aktif kepada masyarakat, pemberian insentif atau diskon sebagai upaya meningkatkan kepatuhan, pemanfaatan data untuk evaluasi, pengiriman surat teguran, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.

Sekda juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara tim Opjar dengan aparat desa dan dusun. Ia mendorong pendekatan humanis yang memperhatikan karakter wajib pajak di lapangan. “Ini bukan sekadar mengejar target, tapi juga soal tanggung jawab terhadap kemajuan daerah. Kerja ikhlas akan membawa keberkahan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, Muksin, mengingatkan bahwa tugas menagih piutang pajak merupakan kewajiban yang harus dituntaskan bersama. Menurutnya, uang pajak adalah milik rakyat yang akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Ini bukan tugas opsional, tapi mandat bersama. Semangat gotong-royong harus menjadi landasan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses pemungutan dan penyetoran PBB-P2 akan didukung oleh sistem yang modern dan akuntabel. Kegiatan pembekalan ini diikuti oleh para koordinator dari 21 kecamatan dan seluruh anggota tim Opjar, sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan efektivitas penagihan dan memperkuat fiskal daerah.(win)